Gajah Sama Gajah Bertarung, Pelanduk Mati di Tengah-Tengah

gajah-sama-gajah-bertarung-pelanduk-mati-di-tengah-tengah

Terakota.id–Dalam kitab Pararaton diceritakan tersebutlah sebuah daerah bernama Tumapel. Jika disamakan dengan bentuk pemerintahan saat ini  bisa disamakan dengan kecamatan. Kepala Tumapel bernama Tunggul Ametung. Kecamatan bernama Tumapel ini dibawah pemerintahaan kerajaan Kediri.

Pada saat itu pula hiduplah seorang pemuda yang dalam cerita Pelangi di Langit Singasari karya SH Mintardja disebut sebagai hantu padang Karautan. Nama aslinya Ken Arok. Mengaap disebut hantu? Karena sering mengganggu orang yang lewat padang itu,  bahkan merapoknya.

Singka cerita, Ken Arok berhasil menjadi pekatik (tukang memelihara kuda) Akuwu Tumapel. Lama kelamaan Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Menurut cerita Pelangi di Langit Singasari yang dituduh membunuh Kebo Ijo atas siasat licik Ken Arok.  Padahal Ken Arok lah yang membunuhnya sendiri. Kemudian,  dia menggantikan sebagai Akuwu Tumapel. Bahkan , ia juga memperistri bekas istri Tunggul Ametung bernama Ken Dedes. Karena merasa berkuasa, Ken Arok berniat lepas dari pengaruh kerajaan Kediri.

Saatnya pas ketika terjadi konflik antara Kerjajaya (raja Kediri) dengan para brahmana. Para brahmana memihak Ken Arok. Terjadilan perang di desa Ganter. Lalu, Ken ARok menang dan mengangkat dirinya sebagai raja pertama di Singasari bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Inilah awal berdirinya kerajaan Singasari dengan raja pertama Sri Rajasa Sang Amurwabhumi alias Ken Arok.. Cerita tentang Tumapel berhenti sejak Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari.

Cerita tidak berhenti di situ. Pengangkatan Ken Arok menjadi raja justru menjadi awal huru-hura yang berbuntut pembunuhan di  Singasari. Suksesi di kerajaan tesebut penuh darah. Ken Arok dibunuh Anusapati (anak tiri dan putra Tunggul Ametung). Anusapati sendiri kemudian ibunuh oleh Tohjaya (anak Ken Arok dari selirnya bernama Ken Umang). Lalu Tohjaya mati karena pemberontakan Ranggawuni (anak Anusapati). Hanya Kertanegara (anak Ranggawuni)  yang menggantikannya dengan tak ada pembunuhan dan dendam.

Namun  Kertanegara pun menghadapi pemberontakan Jayakatwang (adipati Gelanggelang, saudara sepupu Kertanegara). Kertanegara tewas dan sejarah Singasari berakhir. Jayakatwang memindahkan kekuasaannya ke Daha, Kediri. Tetapi ia bisa diturunkan oleh Dyah Wijaya (menantu Kertanegara). Dyah Wijaya ingin mendirikan kerajaan baru tanpa bayang-bayang Kediri. Lalu berdirilah kerajaan Majapahit. Pemberontakan dan pembunuhan terus terjadi sampai berdiri kerajaan lain.

 

Covid-19

Coba dipertanyakan; siapa yang dirugikan dalam perseteruan perebutan kekuasaan? Jawabannya jelas; rakyat jelata. Korban yang dialaminya tentu tidak dicatat dalam sejarah. Darah rakyat hanya menjadi tumbal ambisi seseorang untuk berkuasa. Tentu ada kerugian lain terkait harta benda dan hubungan kemanusiaan. Jadi, setiap ada konflik merekalah yang sebenarnya menjadi korban.

Cerita rakyat yang menjadi korban itu terus terjadi dalam setiap perebutan kekuasaan. Bahkan sampai dalam kehidupan modern saat ini. Rakyat biasanya menjadi korban ambisi elite politik dalam meraih kekuasaan. Tentu saja korbannya tak melulu darah mereka, tetapi kerugian material dan spiritual dan menjadikan mereka sebagai objek semata.

Apakah saat ada wabah pandemi covid-19 ini rakyat tetap menjadi korban? Jawabannya jelas; iya. Coba kita lihat beberapa kasus ringan yang bisa kita saksikan akhir-akhir ini.

Sebut saja ribut soal mudik dan pulang kampung (pulkam). Presiden mengatakan bahwa mudik dan pulkam itu berbeda. Perbedaan ini sempat menjadi perbincangan hangat masyarakat bak yang pro dan kontra. Lalu tiba-tiba ada pernyataan Menteri Perhubungan (Budi Karya) yang mengatakan bahwa mudik dan pulkam tidak jauh berbeda. Lalu muncul bantanan “istana”. Dan perbedaan pendapat itu tidak hanya sekali terjadi. Pendapat baru muncul, ada pendapat lain yang berbeda, lalu ada bantahan dari “istana”, atau kalau tidak pendapat seorang menteri senior yang jadi rujukan.

Kita bertanya, pendapat siapa yang benar? Belum reda silang pendapat itu Menhub mengeluarkan pernyataan akan mengijinkan moda angkutan umum beroperasi lagi. Jadi semakin bingung bukan? Mudik dilarang, sementara moda transportasi diijinkan. Yang benar mana? Masyarakat tentu tentu semakin bingung. Pemerintah daerah bingung.  Aparat keamanan bingung. Juga tenaga medis (tendis) tak kalah bingungnya.

Kita ambil contoh sisi aparat keamanan. Bagaimana dengan tugasnya dalam melaksananan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)? Bagaimana mereka menegakkan aturan jika terus terjadi silang pendapat? Pendapat mana yang dijadikan rujukan? Tentu Menhub punya alasan sendiri, mungkin hanya angkutan tertentu. Bukankah selama ini tanpa dikatakan seperrti itu juga sudah diberlakukan tanpa harus dibembar-gemborkan? Ini belum termasuk kebingungan pemerintah daerah menghadapi silang pendapat pemerintahan di “pusat” kekuasaan tersebut. Daerah yang berada di garda terdepan dalam penaanggulangan wabah virus covid-19. PSBB kewenangan “pusat” sementara yang menghadapi “daerah”. Birokratis bukan?

Ini belum termasuk kebingungan para tenaga medis (tendis). Mereka tentu tambah stress. Keinginan utamanya bagaimana caranya wabah ini segera ditekan. Jika pejabat pemerintahan itu mencla mencle maka keinginan untuk memberantas virus akan tidak mudah.

Atau pemerintah aslinya memang menghendaki herd immunity (kekebalan kelompok)? Skenario ini sangat mungkin dilakukan. Pemerintah menghimbau stay at home sementara tidak ada jaminan kebutuhan pokok. Pikiran normal juga akan mengalkulasi ini. Alasannya tentu faktor ekonomis karena pemerintah tidak siap. Ibarat punya nafsu besar tenaga kurang. Keinginan memberantas wabah dengan cepat tetapi tanpa diimbangi dengan santunan untuk memberantasnya. Apakah masyarakat akan bertahan sekian bulan hanya dengan himbauan saja? Secara rasional ini tentu sangat sulit diterima.

Jika herd immunity dilaksanakan maka memang korban akan berjatuhan lebih banyak meskipun suatu saat akan bisa diatasi. Jadi, alasan ekonomi mengalahkan alasan kemanusiaan. Terus siapa yang jadi korban? Sama dengan kasus perebutan kerajaan zaman dahulu, yakni rakyat kebanyakan.

Terus Jatuh Korban

Perseteruan pendapat, silang pendapat, krisisnya komunikasi publik, rendahnya koordinasi antar lembaga menjadi bukti bahwa virus covid-19 seolah bukan sebuah wabah yang penting dan layak diperhatikan. Kalau dianggap penting, kenapa kebijakannya terkesan saling lempar? Lempar pendapat, nanti ada yang merevisi, lalu muncul pendapat baru.

Dalam era saat ini silang pendapat itu bisa kita ibaratkan “perang” dan perebutan kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan pendapat. Lalu siapa yang akan menjadi korban? Tentu rakyat kebanyakan, bukan? Ini tidak menyalahkan pemerintah, tetapi komunikasi publik pemerintah yang buruk membuat imun masyarakat semakin menurun. Siapa yang kemudian harus dianut?

Perang pesan bisa diibaratkan dengan peribahasa, “Gajah Sama Gajah Bertarung, Pelanduk Mati di Tengah-Tengah”. Peribahasa itu menekankan apabila ada orang yang berkedudukan tinggi berkelahi satu sama lain, maka yang menjadi korban bisanya rakyat kecil. Saat ini gajah sama gajah sedang berkelahi, yang jadi korban pelanduk.

 

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini