Terakota.id–Beberapa hari yang lalu saya mendapat pertanyaan netizen. Pertanyaanya sebagai berikut, “Apakah pencalonan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution itu salah?”. Sebagaimana diketahui Gibran anak kandung presiden Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan diri menjadi walikota Solo. Sementara Bobby menantunya menjadi mencalonkan diri menjadi Walikota Medan.
Sampai tulisan ini dibuat pernghitungan suara masih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun sebagaimana sudah diduga, besar kemungkinan keduanya akan menang, karena diakui atau tidak faktor dukungan “kekuasaan” ikut berperan.
Jawaban atas pertanyaan di atas tentu tidak mudah. Ia mempunyai tali temali politik yang keras. Bahkan jawaban apapun yang diberikan akan dianggap salah oleh sebuah kelompok tertentu. Berbagai komentar setuju dan tidak setuju atas pencalonan kedua orang tersebut bisa menghasilkan ketidakpuasan atau kepuasan. Anehnya, ketidakpuasan dan kepuasan ini bermuara pada apakah seseorang mendukung Jokowi atau tidak? Jika mendukung maka mereka cenderung setuju. Jika tidak mendukung, mereka tidak setuju.
Anehnya banyak diantara mereka hanya berdasarkan kepentingan sempit atas dasar suka dan tidak suka. Mereka kebanyakan tidak melihat sejarah, teladan, dampak, dan jika kasus itu terjadi pada orang lain. Klaim bahwa yang setuju itu pendukung dan yang tidak itu tak mendukung Jokowi sangat mendangkalkan masalah dan membutakan diri pada fakta.
Memang tidak mudah memuaskan semua pihak. Bisa jadi tulisan ini juga tak akan memuaskan banyak orang. Memang tulisan ini juga tidak disponsori kelompok tertentu. Namun demikian, sebuah analisis dengan berbagai konsekuensinya harus dilakukan. Keberpihakan yang tidak memuaskan tentu akan siap dihadapi oleh siapapun dengan sudut pandang apapun. Soal ketidakpuasan itu soal lain. Tuduhan bisa jadi tetap dilakukan, tetapi apakah itu membuat surut seseorang untuk berani berpendapat?
Tak Seratus Persen Benar
Bagi saya, tidak ada yang salah Gibran dan Bobby menjadi calon walikota. Tidak saja itu menjadi hak warga negara. Tetapi juga bagian dinamima dalam keehidupan demokrasi di negara kita. Ini jika kita memakai tolok ukur demokrasi, dengan lebih khusus masalah hak asasi. Namun sudut pandang hanya dari hak asasi manusia juga tidak mencukupi. Ada banyak tali temalinya yang mengitarinya.
Juga ada pertanyaan apakah keduanya mengindikasikan kuatnya politik dinasti? Bagi pendukung Jokowi jelas itu bukan dinasti. Dinasti selama ini diidentikkan dengan kerajaan yang ditunjuk secara langsung secara turun-temurun. Para pendukung Jokowi mengatakan bahwa itu bukan dinasti karena dipilih oleh rakyat. Lebih jauh dengan alasan, “Jika ada yang tidak suka dengan pencalonan mereka kenapa tidak ikut kompetisi seperti Gibran dan Bobby?” Ini jawaban klasik yang biasa dilakukan oleh para pendukungnya. Sebagian benar, tetapi tak seluruhnya.
Para pendukung itu lupa – atau sengaja melupakan diri – bahwa pencalonan kepala daerah itu sangat politis. Ada banyak kepentingan dan dukung-mendukung politik yang ikut bermain di dalamnya. Tak bisa mendasarkan sesuatu dengan hanya melihat di permukaan saja.
Apakah dengan demikian pencalonan Gibran dan Bobby juga politis? Tentu saja menjawab ya. Tidak usah dianalisis mendalam. Partai Politik (Parpol) sendiri saja pendirian dan perjuangannya karena kepentingan politik bukan? Dalam politik ada hukum tak tertulis yang mengatakan bahwa siapa yang punya pengaruh (kekuasaaan dan uang) akan punya peluang memenangkan “pertarungan”.
Ya jika ada orang yang tidak mau menyebut kekuasaan politik dinasti sebut saja kekuasaan politik kekerabatan. Bahwa ada hubungan ikatan keluarga yang mendorong Gibran dan Bobby menjadi calon walikota. Apakah jika mereka tidak menjadi keluarga Jokowi bisa dan mampu menjadi calon walikota? Jawabannya sudah jelas, bukan?.
Apakah menyoroti pencalonan Gibran dan Bobby menjadi walikota cukup dengan sudut pandang hak asasi? Tidak cukup. Para pendukung aliran itu mengatakan atas dasar hak asasi karena kepentingan. Tidak salah mereka mengatakan itu. Tetapi apakah jika terjadi pada anaknya SBY, pak Harto, Gus Dur mereka akan sama dalam menyuarakan hak asasi tersebut sebagai alasannya? Inilah masalahnya. Semua penuh dengan kepentingan. Apakah mereka yang mengkritisi kedua calon itu juga tak ada kepentingan. Tentu tetap ada dengan sudut pandang yang berbeda pula. Tetapi tidak bisa dipukul rata sebagai pendukung dan bukan pendukung.
Politik dinasti atau kekerabatan sebenarnya tidak masalah. Yang bermasalah adalah cara untuk mendapatkan dan dampak yang akan ditimbulkan. Sekarang, apakah cara yang dilakukan sudah benar? Apakah tidak ada campur tangan “tangan-tangan” tersembunyi dalam pencalonannya? Salah satu laporan Tirto 8 Desember20 berjudul “Pilkada Solo: Dugaan Makelar KTP Agar Gibran Tak Lawan Kotak Kosong” layak dibaca.
Sejauh kita masih hidup di Indonesia saat ini, campur tangan itu tetap ada. Bahkan penyokong kekuasaan dan dana tetap ada bagi pencalonannya. Politik dan hukum di Indonesia ibarat masih menjadi “barang mainan”. Semua bisa diatur.
Politik kekerabatan yang paling berbahaya adalah munculnya camour aduk antara kepentingan pribadi dengan kepentingan birokrasi. Walikota adalah jabatan publik yang dibiayai dengan APBD.
Orang boleh mengatakan bahwa mereka tidak akan mencampuradukkan urusan pribadi dengan kebijakan pemeritahan daerahnya. Boleh saja. Atau Gibran mengatakan, “Saya tidak akan mencampuradukkan urusan bapak saya dengan urusan saya sebagai walikota”. Ini tentu mudah dikatakan. Dan sangat mungkin bisa dikatakan. Masalahnya dalam kenyataannya hal demikian tak mudah dilakukan. Kita masih hidup di Indonesia dengan sistem birokrasi yang tak rasional. Apakah kita tidak ingat janji-janji elite politik selama ini?
Sebenarnya keberatan pada politik kekerabatan adalah munculnya penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan. Misalnya, mengapa nepotisme itu dilarang? Karena akan membuka peluang penyalahgunaan. Apakah nepotisme tidak boleh? Dalam politik di Indonesia saat ini, hal demikian sangat berbahaya. Nepotisme akan menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain dalam skala besar, tak terkecuali politik kekerabatan.
Kita bicara dalam tataran ideal dan melepaskan kepentingan dukung mendukung secara politik. Kita berbicara masa datang. Jika hal ini tidak bisa diatasi itu akan menjadi “teladan” bagi generasi selanjutnya. Bahwa politik kekerabatan hal lumrah. Bahwa merugikan kepentingan masyarakat luas tak masalah. Dan itu sedang dirayakan di sekitar kita.
Mencoreng
Jika hal demikian terjadi, sebenarnya secara teladan kepemimpinan akan merugikan Jokowi. Ia akan terus diserang dari berbagai pihak karena melanggengkan politik kekerabatan itu. Meskipun sebagai seorang pribadi ini menunjukkan rasa sayangnya pada keluarga. Tetapi bukankah dalam kasus ini dia sekarang bukan sebagai kepala keluarga, tetapi sebagai seorang presiden?
Masalah ini akan mencoreng citra politik dan kebijakannya selama ini yang memang sedang banyak sorotan. Politik kekerabatan yang muncul akan dikenang dan dipatri dalam benak masyarakat. Hal itu akan tercatat dalam sejarah. Politik kekerabatan yang terjadi pada keluarga Jokowi ini juga akan menjadi “top skor” yang belum tentu akan terpecahkan oleh presiden yang lain.
Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk memisahkan kepentingan diri dan keluarga dengan urusan banyak orang dipertaruhkan. Kita tinggal melihat ke depan apa yang bisa didapatkan dengan politik kekerabatan tersebut?
Saya jadi ingat motto Keluarga Berencana (KB) di Indonesia era Orde Baru (Orba), “Dua Anak Cukup. Laki-laki atau Perempuan Sama Saja”. Saat ini bisa diganti, “Dua Walikota Cukup. Gibran atau Bobby Sama Saja”.
