Ditunggangi dan Disusupi

ditunggangi-dan-disusupi

Terakota.id–Apakah sebuah demonstrasi bisa ditunggangi atau tidak, bisa ditanyakan pada dua pihak; yakni peserta demonstran itu sendiri dan aparat keamanan. Di luar dua pihak itu,  sebaiknya tidak usah ikut-ikutan berkomentar karena bisa memperkeruh suasana.  Hal demikian juga berlaku untuk kasus penyusupan pada demonstrasi.

Bagaimana jika seseorang membaca dari media? Lihat dahulu medianya, juga siapa yang menjadi nara sumbernya. Jika nara sumber berasal dari satu pihak saja bisa jadi informasinya belum dikatakan valid. Ini tidak bermaksud menyangsikan isi berita media. Tetapi menyarankan untuk hati-hati saja.

Karena, media juga bisa melakukan pembingkaian. Pembingkaian yang sengaja dilakukan atau terbatasnya nara sumber. Terbatasnya nara sumber ini terjadi, meskipun media hanya meliput dan melaporkan saja, tetapi bisa dikatakan bias. Bagaimana jika sumber berita hanya berasal dari aparat keamananan saja? Ini tentu juga bias. Karena aparat berkepentingan langsung pada kejadian. Sebut saja demonstrasi. Maka terhadap soal tuduhan ditunggangi atau menunggangi atau aktor intelektual sebaiknya ditahan terlebih dahulu untuk tak komentar. Biarlah pihak  berwenang yang memprosesnya.

Lalu apakah kita tidak boleh mengatakan bahwa demonstrasi itu ditunggangi? Ini misalnya. Tentu tidak dilarang. Kecuali memang Anda mempunyai kepentingan. Misalnya, kepentingan tidak setuju pada pelaksanaan demonstrasi. Karena pada dasarnya sudah tidak setuju, maka apapun akan dikatakan untuk menolak, mengejek, nggembosi sebuah kegiatan yang namanya demonstrasi. Ini tidak menuduh sembarangan. Tetapi di tengah situasi yang  tidak menentu dengan banyaknya bias informasi seperti saat ini hal demikian sangat mungkin terjadi.

Dua pertanyaan mengemuka; “Apakah demonstrasi itu tidak ditunggangi?” dan “Apakah demonstrasi itu ditunggangi?”. Narasi ditunggangi dan tidak ditunggangi selalu mengiringi setiap gerakan demonstrasi. Ini kondisi yang sering muncul. Penunggang biasanya ada. Masalahnya, penunggang itu bermaksud baik atau tidak. Ini masalah sesungguhnya.  Karena masyarakat umumnya hanya mengetahui yang dibaca, didengar, dan dilihat melalui media. Atau yang lebih tragis membaca dari media sosial.

Disusupi

Pertanyaan lanjutannya begini, apakah sebuah demostrasi itu bisa disusupi orang atau pihak lain?  Jawaban ini biasanya juga bisa diketahui oleh mereka yang ikut demonstrasi atau aparat keamanan.

Mengapa? Kita lihat dari sudut pandang demonstrantran terlebih dahulu. Demonstran dalam hal ini saya tekankan bukan mereka yang haya ikut-ikutan tetapi mereka yang dengan kesadaran penuh melakukan perlawanan dengan demonstrasi. Sebab, hanya kelompok serius inilah yang  sejak awal mempersiapkan materi, bahan, bagaimana ke lokasi lapangan dan menggordinasikan dengan kelompok lain atau bahkan aparat keamanan saat di lapangan. Yang lainnya hanya ikut-ikutan, maka ia layak diwaspadai. Kecuali dia tidak menganggu, tetapi tetap dalam pengawasan koordinasi lapangan (Korlap).

Demonstrasi itu sangat cair. Ia akan mudah disusupi orang lain. Penyusup ini tentu tidak punya niat baik. Penyusup tersebut biasanya sangat ahli. Ia tinggal masuk ke dalam kerumunan demonstrasi lalu memancing keributan dan kerusakan. Karena peserta demo itu cair dan emosinya labil, maka peserta demonstrasi akan mudah tersulut untuk ikut-ikutaan melakukan perusakan. Jika terjadi perusakan maka tujuan penyusup tercapai. Memang itu tugas yang dilakukan.

Maka, sebelum pelaksanaan demonstrasi biasanya peserta berada dalam satu barisan dengan dibatasi oleh tali, tampar atau atribut tertentu. Atribut ini bisa jas almamater, pin, atau kain yang dipasang di tangan. Itu menandakan adanya anggota kelompok.

Itu saja masih bisa disusupi orang lain. Penyusup ini tentu lebih lihai dan pandai. Ia sudah membaca bahkan sudah mengendus sebelum pelaksanaan demo. Maka jika mahasiswa tidak hati-hati para penyusup akan mudah masuk. Yang dirugikan siapa lagi kalau bukan mahasiswa.

Penyusup ini bisa berasal dari kelompok orang yang tidak setuju demonstrasi. Biasanya orang atau kelompok yang disuruh. Misalnya, demonstrasi menolak UU Omnibus Law. Penyusup ini bisa sengaja disusupkan ke kelompok mahasiswa agar mahasiswa mudah dituduh melakukan perusakan. Dari situ secara material mahasiswa berada di pihak yang salah.

Penyusup bisa berasal dari orang yang memang tidak setuju dengan UU Omnibus Law. Orang ini bisa jadi punya dendam tertentu. Sehingga inginnya merusak dan melampiaskan kejengkelan dengan meminjam tangan mahasiswa. Orang ini tentu berusaha memancing keributan. Maka tak heran jika para perusuh yang tertangkap biasanya hanya ikut-ikutan perilaku penyusup. Setelah terjadi keributan, penyusup ini bisa melarikan diri. Jadilah mahasiswa yang tetap menjadi tertuduh.

Pelajaran Berharga

Dimanapun dan kapanpun demonstrasi itu sangat terbuka peluang munculnya kerusuhan. Emosi demonstrasn mudah diaduk-aduk. Jika tidak hati-hati maka penyusup akan masuk. Apalagi jika penolakan demontrasi itu berkaitan dengan sumber dana yang besar serta kekuasaan pemerintah. Kasus penolakan Omnibus Law bisa dimasukkan dalam contoh tersebut.

Lalu siapa penyusup itu? Yang mengetahui adalah pelaku demonstrasi itu dan aparat keamanan. Jika penyusup berasal dari kalangan orang biasa ia akan mudah diproses, namun jika ada kaitannya dengan aparat keamanan tidak mudah diselesaikan. Ini tak berarti menuduh bahwa aparat keamanan serta merta melakukan rekayasa penyusupan. Bukan itu. Ada tidaknya biasanya hanya aparat keamanan atau pelaku demonstrasi itu yang mengetahuinya. Tentu saja demonstran yang berada di lokasi saat terjadi kerusuhan. Pelaku kekerasan bisa dilakukan oleh mahasiswa karena diprovokasi oleh penyusup.

Mengapa diskusi soal penyusupan, kerusuhan akibat demonstrasi saat ini sangat mencekam? Masalahnya memang  banyak komentator yang hanya mengetahui dari media sosial ikut-ikutan mengutarakan pendapat. Tidak percaya? Anda boleh simak di halaman beranda media sosial masing-masing.

Saling  tuduh pun terus bermunculan. Mereka yang berasal dari kelompok pendukung Omnibus Law, dekat dengan kekuasaan pemerintah atau penyokongnya akan dibuat sibuk untuk membelanya. Sementara mereka yang menolak juga berusaha untuk mencari pembenaran-pembenaran tertentu atas sikapnya. Bagaimana mengetahuinya? Lihat saja jejak digitalnya.

Yang lebih tragis  jika berdasar informasi dari media sosial serta tidak mengetahui duduk persoalannya atau “asbabun nuzul” sebuah fakta atau foto/gambar  menyimpulkan sendiri dengan dasar emosi. Sayangnya kelompok ini masih sangat banyak.

Pelajaran berharga adalah, keterbukaan kebijakan publik memang tetap harus dikedepankan. Tanpa itu maka permasalahan bagai “Api dalam sekam” yang akan muncul lagi setiap saat. Omnibus Law salah satu contoh aturan yang “dipaksakan” kemunculannya dengan tanpa ada sosialisasi yang mencukupi.

Demonstrasi itu akibat bukan sebab. Membahas akibat memang penting, tetapi mencari sebab tak kalah pentingnya. Mudah menuduh adanya penyusupan dengan dasar tak kuat atau adanya aktor intelektual mengingatkan saya pada era Orde Baru (Orba).

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini