Demokrasi Gajah

Terakota.id–Waktu kecil, hiburan yang mewah dan hanya setahun saya lihat adalah pertunjukan sirkus. Mengapa? Karena pentas sirkus yang saya tahu hanya setahun sekali saat ada perayaan sekaten di alun-alun utara Yogyakarta. Mengapa mewah? Karena tiket masuknya paling mahal dibanding dengan pertunjukan lain seperti tong setan, bianglala, ombak air dan lain-lainnya.

Anda pernah menonton sirkus, bukan? Menonton sirkus sekarang lebih banyak alternatif. Bisa di televisi atau layar pertunjukkan lain. Juga bisa di tempat umum meski sudah jarang dilakukan. Masyarakat sekarang sudah banyak hiburan akibat teknologi internet. Anak-anak sekarang juga jarang yang senang dengan pertunjukan sirkus itu.

Tetapi, sirkus yang pernah saya saksikan itu penuh makna. Ada banyak binatang yang bisa dipakai untuk pertunjukkan, disamping juga manusia. Ada gajah, harimau, singa, kuda, anjing, ular dan lain-lain. Dalam tulisan ini saya akan cerita tentang gajah, yang biasa saya lihat saat mengunjugi kebun binatang Gembiraloka. Tetapi saya hanya akan cerita gajah dalam pertunjukan sirkus.

Sekarang lihat tingkah laku gajah dalam pertunjukan sirkus. Biasanya gajah diminta untuk menghormat ke arah penonton dengan berdiri di atas  dua kaki belakang. Sementara dua kaki di depan dibengkokkan, sambil menggerakkan belalainya. Saat itu penonton akan bertepuk tangan dan riuh dengan sorak sorai.

Setelah itu, Serati (pelatih/pawang gajah) akan memasukkan makanan ke mulutnya. Ini namanya upah bagi gajah yang menurut pada pawangnya itu. Bagi gajah yang enggan maka Serati tidak akan memberikan makanan. Ada juga adegan dimana beberapa gajah saling membelakangi satu sama lain. Istilahnya tunggang menunggang, seperti orang yang sedang mencari kutu.  Lalu  gajah disuruh duduk pada tempat yang sudah ditentukan. Himbauan untuk duduk biasanya memakai cambuk.

Apa yang menarik dari perilaku gajah itu? Pertama, pelatih selalu memberi hadiah bagi gajah yang menurut. Kedua, pelatihnya sudah mempunyai target tertentu sesuai yang sudah digariskannya.

Era Demokrasi Gajah

Lalu apa hububungan antara gajah dengan demokrasi?  Ini hanya sekadar analogi saja. Jika sebuah negara menerapkan demokrasi gajah maka lihatlah perumpamaannya dalam permainan sirkus.

Pelatih selalu memberi hadiah gajah jika membuat senang pelatihnya. Pelatih ini tentu dipasang oleh yang pemilik sirkus tersebut. Pelatih hanya menjalankan apa yang sudah diskenariokan oleh yang punya sirkus itu. Mengapa?  Pelatih itu dibayar oleh pemilik   sirkus. Maka ia harus main sebaik-baiknya untuk menghibur penonton. Agar target dirinya sebagai pelatih berhasil maka ia sudah menyiapkan  hadiah bagi “gajah” yang patuh.

Demokrasi gajah selamanya transaksional. Kamu memberi saya kapatuhan dan saya akan memberimu kesenangan. Siapa analogi pelatih, gajah dan pemilik sirkus itu dalam demokrasi? Ya macam-macam tafsirannya. Jika pemerintah itu pelatih (ini misalnya) ia akan memberikan hadiah-hadiah bagi siapa saja yang menuruti keinginannya.

Jika rakyat sebagai penghuni negara itu patuh, maka ia akan diberikan hadiah. Ia akan dibangunkan fasilitas yang diinginkan. Jika membangkang maka ia tidak akan diberikan apa-apa. Kalau perlu dimusnahkan. Kalau tidak kan menganggu jalannya “permainan”? Ini hanya sekadar analogi saja. Transaksi politik juga harus dilakukan agar kepentingan pelatih ini tidak dingganggu. Ia juga harus bekerja sama dengan setiap kalangan. Jika munculya oposisi itu dianggapnya mengganggu, maka harus dijinakkan.

Bagaimana mungkin seorang pelatih gajah akan bisa bekerja baik manakala akan terganggu kosentrasinya dalam membuat senang gajah dalam sirkus? Pelatih harus mengelola asisten, para karyawan di sekitar termpat pertunjukkan. Intinya tak boleh ada yang mengganggunya.

Lalu siapa pemilik sirkus itu tadi? Dalam demokrasi gajah pemilik ini menentukan segalanya. Mengapa? Ia punya kekuasaan (meski tidak diperlihatkan). Juga punya uang yang bisa berbuat apa aja. Bagaimana mungkin seorang pelatih bisa menjalankan kegiatannnya tanpa diberikan fasilitas sirkus yang lengkap?

Dalam demokrasi gajah pengaruh atau pemilik tempat sirkus bisa “investor”, “pemberi utang” “konglomerat” pemberi fasilitas kegiatan negara, “cukong” yang membiayai politik, atau pihak-pihak lain dalam skala global yang membuat sebuah negara tergantung. Memang analogi ini tidak tepat. Harusnya dalam demokrasi yang nyata, pemilik kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tetapi dalam demokrasi gajah hal demikian tidak mudah dilakukan.

Lalu,  para pemilik sirkus dalam negara itu sudah punya target. Targetnya apa? Tentu menguasai. Untuk apa ia menguasai? Tentu saja untuk kepentingannya, salah satunya keuntungan pribadi. Namanya juga pemilik sirkus. Tidak ada pemilik sirkus yang tak mau untung. Juga, tak ada “pemilik” dan “penguasa” atau pihak yang berpengaruh dalam negara itu tak membutuhkan keuntungan. Logis bukan?

Soal Natuna

Bagaimana kemudian kita melihat kasus Natuna yang akhir-akhir ini menghangat? Ditengarai ada kapal Angkatan Laut (AL) China sedang mondar-mandir di sekitar Natuna. Ada kecurigaan bahwa manuver China ini sengaja dilakukan untuk “memata-matai” atau tepatnya campur tangan pada kedaulatan negara Indonesia. Berbagai pendapat dan kritikan pun dialamatkan ke pemerintah. Namun sebagaimana biasanya kalau sudah berurusan dengan China, negara kita cenderung wait and see untuk tidak mengatakan tak punya daya kekuatan untuk melawannya.

Bagaimana tanggapan para pejabat pemerintah? Menteri Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa tidak perlu dibesar-besarkan soal kapal China masuk ke Natuna. Menteri yang biasa disebut LBP itu mengatakan, jika ribut itu mengganggu investasi. Lalu Menhankam Prabowo Subianto mengatakan bahwa China negara sahabat.

Orang menjadi bertanya, ada apa dengan pemerintah kita kalau jelas-jelas wilayah kedaulatan rakyat di Indonesia dilanggar itu? Itu bukti bahwa negara kita mempunyai daya tawar lemah dengan China.

Mengapa begitu? Apakah kita takut berperang melawan China? Kita hitung secara matematis. Angkatan peran China tentu jauh lebih unggul dari negara kita. China punya tentara aktif, cadangan, dan para militer berjumlah 4,5 juta. Sementara kita maksimal hanya 1 juta. Aset AL China 714 sedang Indonesia hanya 221. Kapal selamnya pun 76 berbanding 5. Pesawat tempur? China punya 3.187, sementara kita 451.

Sementara itu, para pengusaha yang berpengaruh di Indonesia kebanyakan juga dari China, tetapi tidak sabeliknya. Para pengusaha itu juga sejak zaman Orde Baru (Orba) merapat ke kekuasaan. Mereka punya modal untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Tak tanggung-tanggung bahkan menjadi “sponsor” pergantian kepemimpinan.

Ada satu lagi yang mencemaskan. Program One Belt Road China yang pernah disambut gembira itu juga mengkhawatirkan. Pantai utara Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi akan menjadi sasaran empuk.

Pemindahan ibukota ke Kalimantan pun membuat kita merinding jika ada investor dari China. Kalimantan strategis untuk menjadi sasaran dan laham empuk bagi penduduk  dan pasukan China. Jadi secara geostrategis dan geopolitis kita sudah menjadi semakin lemah.  Kita paham dengan logika ini, bukan?

Ini tentu bukan soal benci China, tetapi soal kedasutatan dalam negeri. Siapapun yang mengancam keadulatan dalam negeri harus dilawan. Hanya saja kasus mutakhir adalah China. China memang sedang mendapat angin di negara ini karena penguasaan ekonomi dan juga politik.

Opini ini tentu bukan curiga berlebihan. Bukan itu. Juga bukan sikap anti China. Tak ada pikiran saya ke arah itu. Tetapi ,melihat lembeknya pemerintah pada “serbuan asing” membuat setiap orang yang berpikir waras akan menjadi ikut cemas pada masa depan bangsa ini. Ini menyangkut soal kemandirian bangsa sebagaimana dicita-citakan para pendiri republik.

Jika seandainya kecurigaan di atas terjadi, maka kita jadi ingat permainan sirkus dengan tokoh utama  binatangnya adalah gajah. Gajah akan tunduk pada pelatih. Sementara pelatih akan dunduk pada kedaulatan pemilik sirkus. Inilah demokrasi gajah dalam “pertunjukan sirkus”.

 

 

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini