Deforestasi Hutan Lindung Mengakibatkan Bencana Banjir dan Longsor

Iklan terakota

Terakota.ID—Selama lima tahun terakhir bencana mengintai kawasan hulu sungai Brantas akibat deforestasi kawasan lindung. Akhir 2021, tujuh nyawa melayang akibat banjir bandang di Kota Batu. “Terjadi deforestasi di hutan lindung seluas 300 hektare. Berubah menjadi kebun sayuran,” kata Direktur Eksekustif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan.

Wahyu menyampaikannya dalam diskusi Diseminasi Laporan Investigasi Hutan Kalimantan bertema “Mengindra Deforestasi di Jawa Timur, Belajar dari Hutan Kalimantan” di toko buku Togamas Malang, Selasa malam, 5 Juni 2024. Diskusi diselenggarakan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (The Society of Indonesian Environmental Journalists/SIEJ) Simpul Jawa Timur.

Menghadirkan pemantik jurnalis CNN Indonesia TV Muhammad Miftah Faidl, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur dan Pakar hukum lingkungan Universitas Widya Gama Malang, Purnawan D Negara. Dampak deforestasi, katanya, saat musim hujan banjir dan longsor, sedangkan kemarau berpotensi kebakaran. Tahun lalu, hutan lindung di kaki Gunung Arjuna-Welirang-Penanggungan seluas 4 ribuan hektare ludes terbakar.

Data deforestasi diperoleh dari pengindraan satelit menggunakan Google Earth dan Global Foresh Watch. Deforestasi terjadi di kawasan lindung, meliputi Taman Hutan Raya (Tahura) R Soerjo, hutan lindung dan hutan produksi di wilayah Mojokerto, Batu, Pasuruan dan Malang.

Wahyu mengaku kesulitan mendapatkan data terbuka dari otoritas yang bertanggungjawab menjaga kelestarian hutan lindung. Sehingga tidak ada data pembanding dan memverifikasi data yang diperolehnya.

Deforestasi, katanya, diperkirakan lebih luas dari pengindraan menggunakan satelit. Deforestasi, juga megancam pasokan air ke aliran sungai Brantas. Sungai terpanjang di Jawa Timur yang melintasi 14 Kabupaten/Kota. Bencana, katanya, menjadi penanda kondisi hutan.

Sejumlah masyarakat adat dan masyarakat yang mempertahankan hutan untuk kehidupan mereka dikriminalisasi. Tiga petani di Pakel, Licin, Banyuwangi dipenjara akibat mempertahankan ruang hidupnya. Mereka bergantung hidup dari hasil hutan, yang menjadi objek sengketa dengan perusahaan swasta.

Deforestasi, katanya, diperkirakan lebih luas dari pengindraan menggunakan satelit. Deforestasi hutan juga terjadi di Lumajang dan Banyuwangi yang alihfungsikan menjadi kawasan tambang. Sedangkan kebijakan perhutanan sosial, awalnya menjadi berkah bagi masyarakat. “Awal pengelolaan kawasan hutan, tapi bisa berubah menjadi praktik deforestasi,” katanya.

Namun, perlu pendampingan dan pengawasan. Jika tidak diawasi, dikhawatirkan akan bernasib sama dengan hutan lain yang mengalami deforestasi. Apalagi, petani memiliki relasi bisnis dengan cukong atau bandar. Untuk itu, semua elemen harus melakukan refleksi dan melihat kondisi hutan di Jawa Timur. Selanjutnya, dibuatkan kebijakan sesuai kawasan dan tata kelola kehutanan.

Deforestasi di Kalimantan juga erat kaitannya dengan kondisi di Jawa dan beberapa daerah lain. Seperti fenomena krisis iklim yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.

Pakar hukum lingkungan Universitas Widya Gama Malang, Purnawan D. Negara menilai deforestasi hutan lindung di kaki Gunung Semeru juga berkontribusi terhadap menyusutnya sumber mata air. Bahkan, sejumlah mata air di Batu mati.

“Jawa mengalami kondisi ekologi yang semakin kritis, setop deforestasi untuk alasan apapun,” katanya.

Ancaman deforestasi juga terjadi di Malang selatan. Hutan lindung bebah menjadi kebun tebu dan perkebunan sawit. Padahal, sawit rakus air yang mengancam kawasan kars di Malang Selatan. Sebelumnya, Bupati Malang Muhammad Sanusi menyiapkan lahan seluas 60 ribu hektare untuk kebun sawit.

Sehingga dibutuhkan gerakan dan laporan jurnalistik yang mendalam, untuk mencegah kerusakan. Seperti yang dilakukan M. Miftah Faridl dalam menurunkan laporan investigasi deforestasi hutan kalimanta berjudul “Melawan Penjagal Hutan Kalimantan”. “Jurnalis seperti mas Faridl merupakan wali lingkungan hidup, menyuarakan yang tidak  bisa bersuara,” kata Purnawan.

Faridl menjelaskan sekitar 33 ribu hektare hutan di Kalimantan dibabat berubah menjadi tanaman sejenis berupa sawit dan akasia untuk bahan bubur kertas. Dampaknya, masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya dan orang utan kehilangan habitatnya. “Mereka bergantung dari hutan,  beberapa ritus tak bisa dilakukan jika hutan hilang,” katanya.

Sebelumnya, kata Faridl, masyarakat bercocok tanam dan mencari ikan dan berburu di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, mereka juga bisa menggarap sawah dan menabung untuk pendidikan anak-anaknya. Namun, kini hutan habis dan hidup mereka bakal terancam.