Catatan atas Ranperda RTRW Batu 2019-2039

catatan-atas-ranperda-rtrw-batu-2019-2039
Sumber Gemulo mengalir jernis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. (Foto : Yongki Irawan).

Oleh : Anton Novenanto*

Terakota.id–Catatan ini disusun berdasarkan sebuah kecurigaan bahwa revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batu yang berada di bawah bayang-bayang kepentingan sekelompok orang yang lahir dari kebutuhan mereka melakukan “pemutihan” terhadap beberapa kawasan secara ekonomis dan eksklusif. Alih-alih mengindahkan keberlangsungan ekologis yang lebih inklusif.

Indikasi pengaturan ruang dan wilayah yang eksklusif-ekonomis tersebut dapat dilihat dari sepuluh gejala, sebagai berikut. Pertama, revisi RTRW Batu kali ini dilakukan secara tergesa-gesa. Revisi dilakukan 10 tahun sebelum RTRW yang berlaku saat ini habis. Ranperda RTRW Batu 2019-2039 disusun untuk menggantikan Perda RTRW Batu 2010-2030 (Nomor 7/2011), yang menggantikan Perda RTRW Batu 2003-2013 (Nomor 3/2004). Upaya untuk melakukan perubahan secara mendadak semacam ini patut dipertanyakan dasar alasan revisi RTRW tersebut.

Indikasi tersebut terkait dengan gejala kedua, yaitu adanya usaha untuk menutup-nutupi ke[tidak]lengkapan persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk menyusun RTRW, khususnya, dokumen KLHS (sesuai UU 32/2009) dan dokumen Peninjauan Kembali Tata Ruang (sesuai Permen ATR/BPN 6/2017). Informasi yang didapatkan dari Eksekutif Daerah WALHI Jatim Rere Christanto, permintaan terhadap dokumen-dokumen tersebut selalu dipersulit. Pemkot mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut ada, namun hingga tulisan ini disusun (25 Juni 2020) kedua dokumen tersebut belum pernah dijumpai wujud fisiknya (kalaupun ada).

Ketiga, secara ekologis terjadi penurunan status secara bertahap pada beberapa wilayah. Salah satu yang paling kentara adalah Bumiaji yang berubah statusnya dari “kawasan lindung” (Perda 3/2004), menjadi “kawasan agropolitan, wisata alam dan lingkungan, serta kegiatan agrowisata” (Perda 7/2011), menjadi “pertanian, perdagangan jasa skala kota, wisata alam dan buatan, pendidikan skala kota, kesehatan skala BWP, peribadatan, akomodasi wisata, sentra industri kecil, perumahan dan konservasi” (Ranperda 2019).

Keempat, rencana pembangunan infrastruktur “Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi” atau geothermal di dua wilayah, yaitu di daerah Gunung Arjuno, Welirang dan Cangar; dan, di daerah Songgoriti (Ranperda 2019). Rencana pembangunan geothermal tersebut jelas-jelas hanya melihat alam dari kacamata sumberdaya ekonomi dan tidak mengindahkan prinsip kelestarian ekologis.

Kedua daerah tersebut merupakan area tangkapan air yang berfungsi bagi keberlangsungan sumber-sumber mata air bagi Sungai Brantas. Dengan demikian, pembangunan geothermal beresiko besar tidak hanya bagi menurunnya kualitas lingkungan hidup di kedua wilayah tersebut, tapi juga bagi sebagian besar wilayah Jawa Timur yang terjaring pada sistem ekologi DAS Brantas.

Kelima, secara simultan, tidak dicantumkannya secara khusus Kawasan Perlindungan Setempat untuk sumber-sumber mata air. Padahal, secara faktual, temuan lapangan dan pantauan satelit sistem penginderaan jauh menunjukkan bahwa jumlah mata air di wilayah Batu menurun drastis sejak 2007. Ketiadaan pengaturan khusus untuk kawasan sempadan mata air dikhawatirkan dapat berakibat pada semakin berkurangnya jumlah sumber-sumber mata air.

Apel segar, langsung dipetik di kebun menjadi sensasi tersendiri berwisata di Kota Batu. (Terakota/Zainul Arifin)

Keenam, Ranperda menyebutkan ketersediaan RTH privat “hanya” 10 persen saja. Padahal mengacu pada UU 26/2007 minimal 30 persen. Sebenarnya pun, dasar penentuan 30 persen ini tidak cukup beralasan. Kalkulasi ekologis dilakukan dengan menggunakan logika abstrak menggunakan hitungan matematis belaka. Sekali lagi, perlu dilihat tentang Batu adalah salah satu kawasan penting untuk menopang sumber-sumber mata air bagi Sungai Brantas. Pengaturan ekologis, tidak bisa dilakukan dengan mengikuti logika pengaturan rasional-ekonomis yang reduksionis-monodimensional.

Ketujuh, adanya upaya memberlakukan eksklusivitas terhadap sumber mata air Cemoro Kandang yang hanya diperuntukkan untuk perumahan Panderman Hill. Hal ini menunjukkan kemudahan Pemkot dalam memberikan izin bagi pembukaan kawasan permukiman baru namun lepas tanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur dasar, seperti air bersih melalui jaringan PDAM. Ranperda justru memberikan izin bagi pemanfaatan sumber mata air yang eksklusif (khusus bagi perumahan), alih-alih mengakui sifat inklusivitas “air untuk semua”.

Kedelapan, Ranperda RTRW membatasi peruntukan sumber mata air Gemulo berdasarkan wilayah administrasi desa dengan tidak mencantumkan wilayah-wilayah yang sekarang secara eksisting memanfaatkan air dari sumber tersebut (desa Bulukerto dan Bumiaji). Ini jelas menunjukkan bagaimana penyusunan Ranperda sangat eksklusif, alih-alih inklusif melibatkan warga. Bukan tidak mungkin dalam poin-poin yang lain pola yang sama terjadi. Pertanyaan terbesar dalam “peran serta” adalah: siapakah warga/kelompok masyarakat warga yang terlibat/dilibatkan dalam proses legislasi? Bila manusia saja dieksklusi dalam proses tersebut, bukan tidak mungkin marjinalisasi alam juga terjadi.

Kesembilan, eksklusivitas pengaturan ruang dan wilayah juga tampak pada Ranperda yang tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat publik yang melakukan pelanggaran terhadap tata ruang. Dalam situasi “normal” saja amat sulit untuk menjerat para pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang dan wilayah. Bahkan, vonis pengadilan saja bukanlah jaminan bagi dilaksanakannya penegakkan hukum. Ketiadaan sanksi semacam itu menunjukkan sifat eksklusif bagi para pejabat publik, dengan mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat warga.

Kesepuluh, eksklusivitas pejabat publik dalam Ranperda juga tampak pada ketiadaan pengaturan secara mendetail tentang mekanisme perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat publik dalam hal pemanfaatan ruang. Berdasarkankan pengalaman, dalam model pengaturan yang terperinci saja peluang terjadinya “main belakang” dalam proses perizinan yang melibatkan pejabat publik. Ketiadaan pengaturan perizinan merupakan perlindungan terselubung bagi pejabat publik untuk lebih bebas untuk melakukan praktik-praktik koruptif dalam tata ruang dan wilayah.

Dengan beberapa gejala tersebut, saya mengusulkan beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan. Pertama, dan yang terutama, adalah menunda segala upaya pengesahan Ranperda RTRW Kota Batu 2019-39. Dalam situasi pandemi COVID-19, ada hal lain yang lebih mendesak untuk diutamakan. Pandemi ini telah mengubah secara subtansial terkait konsep “ruang” dan “infrastruktur” yang paling dibutuhkan oleh penduduk. Dalam situasi krisis ini, sebaiknya perubahan elementer atas tata ruang dan wilayah tidak dilakukan dengan terburu-buru.

Kedua, penyusunan revisi atas RTRW Batu perlu dilakukan melalui pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan warga (public trust) pada pemerintah dengan melakukan kerja-kerja “kolaboratif” bersama warga dalam hal pengaturan ruang dan wilayah Kota Batu. Pemkot perlu melampaui sebatas transparansi membuka informasi dan menggelar forum-forum konsultasi warga. Berkaca pada naskah Ranperda dan proses penyusunannya, “informatif” saja belum, apalagi “konsultatif” dan sampai pada tingkat “kolaboratif”.

Ketiga, perlu dilakukan perubahan paradigma pengaturan dari eksklusif menuju inklusif. Tata ruang perkotaan perlu menekankan prinsip inklusivitas “kota untuk semua”, khususnya bagi kelompok-kelompok minoritas, termarjinalkan dan yang selama ini terabaikan partisipasinya, dan kelestarian ekologis, yang menopang seluruh kehidupan di dalamnya. Perubahan paradigma itu perlu dilakukan dalam rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tata ruang.

Keempat, mengusulkan peninjauan hukum (judicial review) atas UU Tata Ruang (Nomor 26/2007) dengan mempertimbangkan pengaturan ruang kawasan perkotaan secara lebih eksplisit, khususnya tentang definisi dan pengaturan “ruang terbuka”. Saat ini produk hukum terkait penataan ruang yang ada belum secara spesifik mengatur tentang pengelolaan ekologi perkotaan yang inklusif dan lestari.

Situasi-situasi semacam itu membuka lebar kesempatan bagi percepatan kapitalisasi ruang perkotaan. Oleh karena itu, segala upaya revisi RTRW di wilayah manapun, termasuk Batu, sangat rentan ditunggangi kepentingan kelompok tertentu yang muncul dari kebutuhan melakukan pengaturan ruang secara ekonomis dan eksklusif. Padahal, yang lebih kita butuhkan adalah ketersediaan ekologi yang lestari dan untuk mencapai itu kita membutuhkan sebuah kebijakan yang inklusif. (*)

* Poin-poin gagasan ini disampaikan dalam “Uji Publik Raperda RTRW Kota Batu” yang diselenggarakan oleh WALHI Jatim pada Kamis, 25 Juni 2020, via Zoom meeting.

Anton Novenanto. (Foto :dokumen pribadi),

*Dosen sosiologi Universitas Brawijaya

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini