Buruh Dukung Nasionalisasi Aset Belanda sampai Tuntut Upah Layak

Sejarah panjang gerakan buruh tercatat sejak pra kemerdekaan. Pasca proklamasi, gerakan buruh punya peran penting dalam proses nasionalisasi perusahaan milik Belanda. Di Malang, aksi mogok para buruh menuntut upah layak juga terjadi di masa awal berdirinya republik ini.

Gerakan nasionalisasi aset Belanda di Indonesia (Berdikarionline.com)

Nasionalisasi Perusahaan Belanda

Gerakan buruh di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung nasionalisasi aset Belanda dan perusahaan milik warga Belanda. Resolusi nasionalisasi aset tanpa ganti rugi berlangsung setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), 27 Desember 1949. Dalam konferensi itu, Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan penuh Negara Indonesia dengan wilayahnya meliputi bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat.

Gerakan nasionalisasi aset diawali dengan pertemuan di Balai Wartawan 27 November 1957. Pertemuan dihadiri serikat buruh, panitia pembebasan Irian Barat, pengusaha angkutan bus, dan pemilik toko. Pertemuan itu menghasilkan keputusan mulai 28 November 1957 dilakukan boikot kepentingan Belanda di Kota Malang.

Warga Belanda yang tak dibutuhkan pengetahuan dan keahliannya dalam perusahaan diusir dari Malang. Posisinya diganti warga Indonesia yang memiliki keahlian yang sama. Sentimen anti perusahaan asing dilakukan secara masif. Tembok pertokoan dan perusahaan Belanda ditulis “Usir Belanda dari Irian Barat”.

Pewarta Soerabaia 13 November 1957 melaporkan coretan itu terlihat di tembok Nederlands Handelsbank Jalan Aloon-aloon Kulon (Sekarang Bank Mandiri).  Gerakan Anti Belanda sebagai aksi solidaritas pembebasan Irian Barat memancing ketakutan warga Belanda di Malang. Banyak yang meminta perlindungan kepada aparat militer setempat. (Pewarta Soerabaia 14 November 1957).

Aksi dilanjutkan dengan menurunkam simbol Belanda. Foto Ratu Juliana di berbagai gedung diturunkan dan digantikan foto Presiden Sukarno. Aksi penurunan foto itu dilakukan di Sekolah Concordiant HBS di Jalan Suropati dan National Handelsbank. Gerakan ini mendapat sambutan publik Malang. Lautan manusia memenuhi kawasan Kayutangan.

Beberapa hari kemudian digelar Konferensi Dinas Djawatan Perdagangan Dalam Negeri dan Perekonomian Umum Seluruh Indonesia di gedung P3RI Jalan Salak. Di antaranya membahas nasionalisasi perusahaan Belanda.

Burhanuddin dari Kementerian Perdagangan menyebutkan nasionalisasi digunakan untuk menempatkan pedagang dan pengusaha pribumi untuk mengendalikan sektor perdagangan dan industri. “Mayoritas perusahaan masih dikendalikan asing, Sehingga pengusaha harus bekerja keras untuk kepentingan bangsa. Perusahaan dan toko diambil alih oleh pemerintah,” ujarnya.

Sampai akhir 1950-an bidang produksi, jasa, distribusi, dan perbankan dikuasai pengusaha Belanda. Bisnis eceran dikendalikan warga Cina. Lantaran sumber daya manusia pribumi terbatas untuk menguasai manajerial pengelolaan sumber ekonomi. (Yahya Muhaimin Bisnis dan Politik : kebijakan Ekonomi Indonesiaq 1950-1980).

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini