BRUIN Laporkan Bangunan Ilegal di Bantaran Kali Surabaya kepada BBWS Brantas

BRUIN Nusanara menemukan 1000-an unit bangunan di sepanjang Kali Surabaya. Tim menelusui Kali Surabaya sebanyak tiga kali sejak Oktober hingga Desember 2023. (Foto: BRUIN).
Iklan terakota

Terakota.ID—Badan Riset Urusan Sungai (BRUIN) Nusantara melaporkan perubahan alih fungsi bantaran sungai di sepanjang Kali Brantas. Bantaran berdiri permukiman, toko, dan pergudangan. BRUIN Nusantara melaporkan pelanggaran ke kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas di Wiyung Surabaya.

Koordinator program BRUIN Muhammad Kholid Basyaiban menyerahkan bendel berkas berisi surat pengaduan dan dokumen pelanggaran alih fungsi bantaran kali Surabaya. BRUIN menemukan pelanggaran, total sekitar 1000 unit lebih bangunan berdiri di bantaran sungai. “Semua hasil inventarisasi saat menelusur sungai,” kata Muhammad Kholid Basyaiban dalam siaran pers yang diterima Terakota.ID.

BRUIN Nusanara sebanyak tiga kali menyusuri Kali Surabaya sejak Oktober hingga Desember 2023. Mulai kawasan Wringinanom Gresik sampai dengan Terminal Joyoboyo Kota Surabaya. Selain mengumpulkan bukti dan dokumentasi bangunan ilegal di bantaran sungai, BRUIN Nusantara juga memetakan kawasan dengan aplikasi google earth untuk menandai lokasi secara tepat.

BRUIN Nusantara menyerahkan dokumen pelanggaran dan perubahan alih fungsi bantaran sungai di sepanjang Kali Brantaske kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas di Surabaya. (Foto: BRUIN).

“Bisa menandai lokasi pelanggaran bangunan liar di bantaran Kali Surabaya lewat satelit,” katanya.

Bangunan liar di bantaran sungai, melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Bangunan rumah, gudang, warung, dan toko. Tugas BBWS Brantas dan pemerintah terkait menertibkan dan membongkar bangunan yang melanggar.

Sesuai ketentuan, Kali Surabaya yang berada di tengah perkotaan dan memiliki kedalaman tiga sampai 20 meter memiliki garis sempadan paling sedikit 15 meter dari tepi kanan kiri palung sungai. Sedangkan, ditemukan banyak bangunan yang berdiri di atas sempadan sungai. Perlu sosialisasi terhadap penduduk yang hidup di bantaran Kali Surabaya.

Sesuai pasal 5 junto pasal 7 Undang-Undang Sumber Daya Alam dijelaskan sumber daya air termasuk bantaran sungaidikuasai negara. Tidak bisa dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat dan atau badan usaha. “Jika ada yang memanfaatkan bantaran sungai harus memiliki izin pemanfaatan dari Kementerian PUPR setelah mendapat rekomendasi teknis dari BBWS Brantas,” katanya.

Tim BRUIN menemukan fakta, jika bangunan liar di atas bantaran sungai sengaja dibiarkan. Lemah fungsi pengendalian dan pengawasan sumber daya di kawasan Kali Surabaya. Sehingga, BRUIN menduga ada mafia tanah yang terlibat dalam izin atau rekomendasi teknis pemanfaatan tanah di bantaran Kali Surabaya.

BRUIN Nusanara menemukan 1000-an unit bangunan di sepanjang Kali Surabaya. Tim menelusui Kali Surabaya sebanyak tiga kali sejak Oktober hingga Desember 2023. (Foto: BRUIN).

Untuk itu, perlu pengawasan dan penegakan hukum melalui tindakan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air atas pelanggaran bantaran sungai di Kali Surabaya. Pengawasan dan penegakan hukum bisa dilakukan bidang operasi dan pemeliharaan BBWS Brantas, sesuai mekanisme tugas Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementrian PUPR.

“BBWS Brantas setidaknya tegas menindak perseorangan atau pelaku usaha yang memanfaatkan bantaran tanpa izin,” ujarnya.Hilangnya fungsi bantaran sebagai daerah resapan dan kontrol debit air, penyempitan dan pendangkalan sungai berpotensi menyebabkan banjir, dan menurunnya kualitas air. Pelanggaran alih fungsi bantaran kali Surabaya tidak boleh dibiarkan dan tidak harus ditindak oleh BBWS Brantas dan pemerintah setempat.

BRUIN Nusantara menuntut BBWS Brantas dan sejumlah institusi yang bertanggungjawab atas daerah aliran Kali Surabaya melakukan tindakan tegas. Meliputi, menyidiki secara menyeluruh atas pelanggaran di bantaran kali Surabaya dan menjatuhkan sanksi tegas terutama atas kegiatan mengkomersilkan bantaran kali Surabaya.

Memaksimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap oknum yang melanggar ketentuan dalam regulasi terkait pelanggaran alih fungsi lahan bantaran kali Surabaya. Segera memetakan kerusakan bantaran sungai maupun tanggul sungai dampak dari aktifitas bangunan liar, melakukan penertiban bangunan secara berkala mengandeng Polisi Pamong Praja, polisi maupun militer.

“Turut andil mencegah alih fungsi kawasan lindung sepanjang bantaran kali Surabaya melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim,” katanya.