Bencana Hidrometeorologi,  Saatnya Negara G20 Bergerak

Ilustrasi: (Foto: Antara).
Iklan terakota

Terakota.IDBencana hidrometeorologi mulai banjir dan tanah longsor menerjang beberapa daerah di Indonesia sepanjang musim hujan. Mulai Desember 2021 hingga awal Maret 2022 terjadi banjir dan longsor di Jawa Tengah (Semarang, Salatiga, dan dataran tinggi Dieng, Wonosobo), Jawa Timur (Jember, Probolinggo dan kawasan Gunung Lawu, Magetan), Bengkulu (terjadi di delapan daerah), dan Kalimantan Barat (Kabupaten Sintang).

Rangkaian bencana menjadi bukti nyata untuk segera memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim Indonesia yang menjadi sorotan dunia sebagai presidensi G20.  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di sejumlah kawasan dari Sabang sampai Merauke.

Sejumlah badan meteorologi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan Australia menetapkan tahun ini La Nina masih terjadi. Guru besar bidang Meteorologi dan Klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Edvin Aldrian dalam Intergovernmental Panel on Climate Change WG 1 Vice Chair menyebut air hangat masuk ke perairan Indonesia, sehingga pembentukan awan akan lebih banyak dari biasanya.

“Fenomena alam inilah yang mendorong terjadinya peningkatan intensitas hujan di Indonesia. Akibatnya, musim hujan kali ini lebih basah dari sebelumnya. Tingginya curah hujan tinggi mengakibatkan banjir dan tanah longsor,” katanya dalam siaran pers diterima Terakota.ID. Disinyalir curah hujan tinggi juga diduga sebagai penyebab terjadinya banjir lahar di Gunung Semeru pada akhir 2021. Sehingga, bencana hidrometeorologi ini turut memperparah bencana vulkanologi yang masih berpeluang terjadi.

Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, Profesor Nana Sulaksana menyebutkan bencana vulkanologi di Gunung Semeru saat musim hujan menunjukkan kegiatan erupsi. Proses magmatisme bergerak ke atas dan membeku di puncak gunung. “Pembekuan inilah yang kemudian membentuk kubah. Perubahan iklim, menyebabkan hujan yang sangat ekstrem, sehingga tumpukan dari material tersebut bercampur dengan tambahan air dari hujan,” katanya.

Sehingga saat hujan dengan intensitas tinggi turun, material vulkanik ikut terbawa melalui sungai. Banjir lahar ini terbawa arus melalui lembah dan menerpa permukiman dengan kecepatan yang sangat tinggi yang berpotensi menimbulkan bencana.

Upaya global dalam penanganan perubahan iklim sangat mendesak. Lantaran bencana kekeringan dan banjir semakin berdampak terhadap kehidupan manusia. Laporan ini disetujui 195 negara anggota Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan bersepakat kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim perlu ditingkatkan. Selain juga mengurangi emisi karbon. Salah satu cara dengan menekan laju deforestasi.

“Sebagai pemegang Presidensi G20, Indonesia berada pada posisi untuk bernegosiasi dengan negara-negara G20 untuk membahas mitigasi bencana cuaca ekstrem,” kata Profesor Edvin.

Selain itu, Indonesia juga menjadi contoh untuk negara-negara berkembang di G20. Sehingga penting penanganan perubahan iklim sangat tergantung dari komitmen negara maju untuk berbagi dan melakukan alih teknologi kepada negara berkembang. “Saya sangat menghargai rencana pemerintah untuk menjadikan ibu kota baru sebagai ikon Indonesia dalam perubahan iklim dan penghematan energi,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) pada periode 2019 sampai 2020 telah menurunkan laju deforestasi hingga 75 persen. Sehingga, laju deforestasi dari 115,46 ribu hektar turun sebesar 462,46 ribu hektar dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah tinggal mengambil langkah lebih jauh dalam mempertahankan atau menurunkan lebih jauh laju deforestasi.

“Sebagai negara paru-paru dunia kita perlu menjaga hutan-hutan kita,” ujarnya. Dukungan finansial sangat dibutuhkan untuk upaya ini. Misalnya pemberian insentif untuk hutan agar tidak ditebang. Usulan insentif semacam ini perlu dirumuskan dalam G20 agar manfaatnya bisa dirasakan langsung hingga tingkat pemerintah daerah.

Kebijakan di tingkat global perlu diikuti dengan implementasi kebijakan lebih jauh di setiap negara. Salah satu bentuk implementasi ini adalah kebijakan terkait tata kelola lahan yang berkelanjutan di tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. KLHK, misalnya, telah mencanangkan skema perhutanan sosial di mana masyarakat setempat diberikan izin untuk mengelola kawasan hutan untuk kesejahteraan ekonomi setempat.

Implementasi kebijakan membutuhkan komitmen dari pemerintah daerah. Khususnya untuk mengendalikan tingkat pembukaan lahan yang masif, sehingga bisa berkontribusi lebih jauh pada perubahan iklim yang bisa memicu cuaca ekstrem. Skema perhutanan sosial sebenarnya sudah bisa berkontribusi pada tata kelola lahan yang lebih berkelanjutan.

Namun, salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintahan setempat merupakan upaya untuk memastikan masyarakat yang mendapat izin pengelolaan kawasan hutan memiliki pemahaman yang baik untuk mengelola lahannya secara berkelanjutan. Pemerintah juga harus memastikan agar masyarakat memahami aturan terkait dengan izin tersebut. Salah satunya terkait dengan jenis tanaman yang bisa ditanam oleh masyarakat.

Misalnya, aturan tidak diperbolehkan menanam kelapa sawit dalam areal perhutanan sosial apalagi kawasan tersebut berstatus hutan lindung atau kawasan hutan konservasi. Selain itu, tidak boleh membuka lahan dalam skala yang luas untuk mengganti tanaman yang lebih produktif. Penting masyarakat pengelola perhutanan sosial mengelola lahan secara berkelanjutan, bermanfaat secara ekonomi.

“Tapi tidak meningkatkan ancaman bencana di masa depan karena kesalahan dalam tata kelola lahannya” kata Kepala Divisi Perlindungan Dan Pengembangan Wilayah Kelola Rakyat Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Chaus Uslaini.

Masyarakat harus mendapatkan pemahaman untuk mengantisipasi bencana cuaca ekstrem. Sehingga, forum di mana masyarakat mendapatkan edukasi serta masukan yang optimal dari berbagai pihak yang berwenang dalam penanggulangan bencana menjadi sangat penting. Apalagi Indonesia sangat rentan akan berbagai bencana yang bisa saling berdampak satu sama lain.

Di Sumatera Barat misalnya, gempa bumi terjadi akhir Februari lalu semakin diperburuk oleh bencana banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi. Situasi ini juga membuat masyarakat korban yang berada di tenda-tenda pengungsian semakin menderita.

“Bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi bisa jadi ancaman yang paling mendesak untuk ditangani saat ini,” kata Chaus.

Ke depan, katanya, terdapat potensi bencana kekeringan yang juga perlu diantisipasi. Maka, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mitigasi bencana menjadi sangat penting. Forum Penugurangan Resiko Bencana (FPRB) di tingkat provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia perlu dioptimalkan.

Anggota forum ini terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), CSO (lembaga masyarakat), akademisi, ahli dan juga BMKG setempat. Forum diharapkan bergerak melakukan edukasi dan pendampingan masyarakat untuk antisipasi bencana hidrometeorologi.

Profesor Nana Sulaksana juga mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan penanggulangan bencana. Selain Forum Pengurangan Risiko Bencana, di beberapa daerah juga terbentuk Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana yang juga dapat difungsikan untuk mengedukasi masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana ini.

“Mitigasi bencana bisa dilakukan dengan memetakan wilayah mana saja yang rawan bencana,” kata Profesor Nana. Tapi ketika bencana terjadi, perlu ditetapkan siapa yang berhak memberikan peringatan kepada masyarakat di wilayah potensi bencana tersebut. Pemerintah daerah harus mendapatkan kewenangan lebih agar hasilnya maksimal.

“Jangan sampai tidak ada sinergi antara Bupati, pejabat pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Apalagi kalau harus laporan dulu ke pemerintah pusat sebelum bisa bertindak,” katanya.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini