Balada Demokrasi Dikorupsi, Sebuah Pesan bagi Pejabat Negara

demokrasi dikorupsi
Seorang pengunjung mengamati karikatur yang dipamerkan di saweran kartun demokrasi dikorupsi yang diselenggarakan komunitas seniman Paitun. (Terakota/Tegar Muharom)

Terakota.id–Sebuah kain putih dibentangkan di atas meja ruang sidang Balai Kota Malang. Berjajar Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rokhmad , Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, Wali Kota Malang Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Udi Ludigdo membubuhkan tandatangan.

Selain tandatangan berhias di atas kain putih, mereka juga menulis pesan moral dan komitmen untuk menjauhi segala bentuk korupsi. Seniman Bejo Sandi membaca puisi, diiringi alat musik tiup dan rinding, alat musik tradisional. Bejo menyampaikan pesan melalui seni membaca puisi, dengan mimik, dan gerak yang memukau.

Sekitar 100 orang yang hadir, terhipnotis. Terdiri atas kepala dinas, bidang, kantor dan lembaga yang berada di lingkungan pemerintah Kota Malang. Mereka diam dan menyimak pesan yang menunjukkan perilaku koruptif yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Pesan yang begitu mendalam, menyentil siapa saja. Termasuk pejabat, seniman dan masyarakat yang hadir.

Pesan moral dan pembacaan puisi menandai dibukanya pameran antikorupsi saweran kartun : demokrasi dikorupsi yang diselenggarakan pegiat antikorupsi, Terakota.id dan partai kartun Ngalam (Paitun). Pameran kali kedua yang dikerjakan bareng untuk mengingatkan bahaya laten korupsi.

Giri Suprapdiono memaparkan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang tengah mengalami kemunduran dengan pengesahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan penyelidikan dan penyidikan pimpinan KPK direnggut. Pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), konsekuensinya sebagai penyidik pegawai negeri di bawah kendali kepolisian.

Berjajar Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rokhmad , Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, Wali Kota Malang Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Udi Ludigdo membubuhkan tandatangan membuka pameran kartun antikorupsi saweran kartun. (Terakota/Tegar Muharom).

“Kami menolak status ASN karena ada dampak hukum. Penyidik KPK di bawah kendali lembaga lain. Dampaknya besar,” kata Giri Suprapdiono saat pembukaan pameran kartun antikorupsi di Balai Kota Malang.

Selain itu, PNS dibatasi usia maksimal 35 tahun. Sehingga pegawai KPK yang usia di atas 35 tahun menjadi pegawai kontrak. UU KPK, katanya, menyulitkan usaha pemberantasan korupsi. “Kita jadi bagian lembaga pemerintahan bukan lembaga negara. Itu pilihan politik,” katanya.

Kajian para pakar hukum, katanya, revisi Undang Undang KPK justru melemahkan bukan menguatkan. Lantaran banyak kewenangan KPK dihilangkan. “Bagi DPR senang. Bagi
Republik ini kemunduran,” katanya.

Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Peran penindakan bisa dilakukan jaksa dan polisi. Tapi jika aparatur penegak hukum itu bekerjasama melakukan korupsi, katanya, KPK bisa menangkapnya. Giri menyebut sejarah lembaga antikorupsi yang “dibunuh” pada masa lalu.

Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) berdiri pada 1959. Riwayat Bapekan tamat setelah menangani dugaan korupsi Asian Games 1962. Pada 1963 dibentuk Operasi Budhi, pada 1964 dibubarkan setelah menyelidiki dugaan korupsi Pertamina. Pada 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Kemudian dibubarkan Presiden Soeharto 1970.

“Selama 17 tahun melakukan pemberantasan korupsi. Apakah pembubaran lembaga akan terulang?,” tanya Giri.

Berjajar Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rokhmad , Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, Wali Kota Malang Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Udi Ludigdo menunjukkan pesan dan komitmen antikorupsi. (Terakota/Tegar Muharom).

Sedangkan KPK berdiri setelah reformasi. Kolusi, korupsi dan nepotisme dituding sebagai biang kerok resesi ekonomi. Sehingga Presiden Habibie pada 1999 mendorong pengangan penegak hukum atas korupsi, gratifikasi, kewajiban melaporkan harta kekayaan pejabat negara dan pembuktian terbalik.

Presiden Kiai Haji Abdurahan Wahid alias Gus Dur membentuk Badan Independen Antikoripsi. Sedangkan Presiden Megawati pada Desember 2002 mengesahkan Undang-undang KPK. Awal pendirian diperkuat 10 personil dari Badan Pemeriksa Keuangan 10 jaksa dan 5 anggota polisi. Serta merekrut sebanyak 100 pegawai KPK. “Berjalan mulai 2006,” katanya.

Sejak itu, berhasil menangani beragam kasus korupsi di nusantara. Selain penindakan, bidang pencegahan KPK juga berhasil menyelamatkan uang negara sampai Rp 141 triliun dari perusahaan migas. Presiden Joko Widodo mengembalikan uang gratifikasi Rp 85 miliar dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengembalikan Rp 45 miliar.

Kini, indeks persepsi korupsi semakin membaik. Namun dengan UU KPK diperkirakan akan berpengaruh dengan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Jangan sampai indeks persepsi korupsi turun, lantaran berbahaya bagi investor. Keputusan investor bisa berubah, mereka bisa hengkang karena indicator persepsi korupsi tersebut menentukan kondisi investasi di Indonesia. “Kecuali investor yang suka korupsi,” katanya.

Korupsi Politik

Giri mengisahkan usaha pemberantasan korupsi di Cina dan Malaysia. Awalnya kondisi pemberantasan korupsi di Malaysia bagus. Namun, kini kondisinya mengalami kemunduran saat Perdana Menteri Malaysia Najib mengancam hukuman kepada pimpinan komisi pemberantasan korupsi Malaysia.

Belakangan Najib terlibat kasus penggelapan dana sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat yang dikenal dengan 1MDB. Uang tersebut sebagian digunakan untuk suap politik, memenangkan partai pengusung Najib. “Sekarang di Indonesia juga mengalami kemunduran sejarah,” katanya.

Indonesia,katanya, juga sama. Sejumlah pengurus partai politik juga terjerat kasus korupsi. Uang mengalir ke partai politik. Menyikapi kondisi ini KPK menelaah masalah korupsi pilitik. Hasil kajian KPK menunjukkan partai politik membutuhkan tambahan operasional. Sehingga KPK mengajukan naikan biayai parpol. “Dari kajian, idealnya Rp 15 ribu per suara,” katanya.

Bejo Sandi memainkan rinding sembari membaca puisi antikorupsi di ruang sidang Balai Kota Malang. (Terakota/Tegar Muharom).

Namun, baru disetujui Rp 1,000 per suara. Penambahan pendanaan parpol diharapkan mencegah perilaku koruptif di partai politik. “Orang yang memiliki idealisme, berideologi dan jaringan luas dikalahkan uang. Pertarungan kapital. Tak bisa dikejar politisi idealis,” katanya.

Selain itu, juga diberi penghargaan yang pantas bagi pejabat publik. Selama ini gaji Menteri Rp 19 juta,  Bupati Rp 6 juta dan Presiden Rp 69 juta. Sedangkan direktur utama BUMN bisa tembus Rp 100 juta lebih.

Namun, gaji tinggi belum tentu tak korupsi. Kepala SKK Migas bergaji Rp 200 juta dan memiliki fasilitas mewah tertangkap tangan menerima suap Rp 8,5 miliar pada 2013. Selama ini tertinggi pelaku korupsi berpendidikan S2.

Menurut Giri seni sangat berperan dalam usaha pemberantasan korupsi. Termasuk karikatur. Seniman, katanya, halus saat menyampaikan kritik. Seni, katanya, menyatu dan selaras dengan alam. Rima puisi, katanya, selaras.

Saweran Kartun : Demokrasi Dikorupsi Wirastho menyerahkan kaos sebagai cindera mata. (Terakota/Tegar Muharom).

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan telah melebur enam organisasi pemerintah daerah menjadi satu. Peleburan dinas, badan dan kantor ini berhasil melakukan efisiensi hingga Rp 65 miliar. “Organisasi ramping tapi kaya fungsi,” katanya.

Sutiaji juga mengaku membangun integritas di kalangan pejabat dan aparatur. Termasuk bagi sekitar 8 ribu pegawai pemerintah Kota Malang.

Peraturan Wali Kota Malang Pendidikan Antikorupsi

Sutiaji telah mengeluarkan peraturan Wali Kota Malang implementasi pendidikan antikorupsi. Dalam peraturan itu mewajibkan setiap sekolah memasukkan pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi sejak dini. “Pendidikan antikorupsi mulai TK sampai SMP,” katanya,

Pendidikan antikorupsi diterapkan, agar tertanam budaya antikorupsi sejak dini. Serta memberikan pendidikan kejujuran, sehingga tertanam kesadaran antikorupsi. Diharapkan tak ada perilaku koruptif di lingkungan sekolah dan lingkungan sosial para pelajar.

Kesadaran antikorupsi diberikan secara bertahap. Termasuk dilakukan dengan metode yang menyenangkan dan asyik. Karikatur ini, katanya, juga bisa digunakan media untuk mengajar pendidikan antikorupsi.

Sejumlah karikatur karya kartunis akan dibukukan dan didistribusikan kepada para siswa. Agar mereka juga bisa tergerak. Pendidikan antikorupsi, katanya, bisa melalui seni. Salah satunya melalui karikatur.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Unti Ludigdo mengatakan korupsi telah menjadi budaya. Sehingga pendidikan antikorupsi harus dilakukan sejak dini. “Mulai lingkungan terkecil, keluarga,” katanya.

Ia mendorong para pihak untuk peduli dan terlibat dalam pendidikan antikorupsi. Termasuk akademikus, juga turun tangan melakukan pendidikan antikorupsi. Kritik melalui karitur, kata Unti, satir. “Kritik terhadap diri sendiri. Introspeksi. Menertawakan diri sendiri,” ujarnya.

Sebanyak 80-an karikatur dari 35 kartunis dipamerkan di saweran kartun demokrasi dikorupsi. Diselenggarakan di Balai Kota Malang, 31 Oktober – 2 November 2019. (Terakota/Tegar Muharom).

Kini, Indonesia tengah berbelok dari jalan demokrasi ke jalan oligarki. Gambaran Indonesia di mata dunia negatif. Namun, kehadiran kartunis ini memberi kesan lucu, satir dan tak membuat orang jengah dengan situasi politik saat ini.

Saweran kartun bertema demokrasi dikorupsi diikuti 30-an kartunis dari Malang, Batu, Surabaya, Semarang, Kendal, Bandung, Solo, Jambi, Jakarta dan Yogyakarta. Terdiri atas 80-an karya terdiri dari 35 karya baru, selebihnya karya kartunis telah dipublikasi di beragam media. Mulai media cetak hingga media daring.

“Kritik melalui karikatur lebih elegan dan menarik,” kata Koordinator Paitun, Wirastho.Sameran kartun ini merupakan kali ke dua, Tahun lalu digelar pameran serupa sesaat setelah bekas Wali Kota Mohammad Anton, Ketua dan anggota DPRD ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat korupsi.

Sawir berharap saweran kartun menjadi media kritik bagi aparatur pemerintah. Sekaligus sebagai ajang evaluasi kinerja birokrat di Pemerintah Kota Malang. Serta menjadi media komunikasi kartunis lintas daerah.

 

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini