Bahasa Indonesia Tiga Zaman: Era Kolonial, Orde Baru dan Reformasi

Bahasa Indonesia pada Era Orde Baru

Kejatuhan Orde Lama pada kisaran tahun 1966 akibat peristiwa kudeta merangkak yang dilakukan Soeharto melalui peristiwa G30S/PKI membawa Indonesia memasuki transisi dari Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Orde Baru merupakan rezim yang terkenal dengan karakteristiknya yang cenderung otoriter dan despotik. Pada masa pendudukannya terutama dalam melegitimasi kekuasaannya, Orde Baru mendesain kebijakan yang sistematis, terselubung dan tersentral melalui kebijakannya dalam beberapa aspek. Baik ekonomi, sosial dan budaya yang di dalamnya termasuk juga bahasa.

Bahasa Indonesia pada masa Orde Baru memiliki sejarah besar dalam perkembangannya. Yaitu berubahnya ejaan lama ke ejaan baru yang telah disempurnakan (EYD) dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada peringatan HUT RI ke 27. Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari Kepres no 57 tahun 1972 dan hasil kinerja dari panitia ejaan bahasa yang dibentuk orde baru pada masa transisi kepemimpinan tahun 1966.

Jika kita tarik dari fenomena tersebut ini merupakan upaya penyeragaman yang dilakukan Orde Baru dengan tujuan untuk ideologisasi dalam melegitimasi kekuasaannya. Pada masa Orde Baru ini Bahasa Indonesia mengalami pemiskinan makna (meminjam istilah Mochtar Lubis). Pemiskinan makna tersebut disebabkan oleh sentralisasi dan pemaknaan tunggal pada bahasa politik yang digunakan Orde Baru. Misalnya, pada saat ada demonstrasi atas kesewenang-wenangan pemerintahan, Orde Baru mengeluarkan istilah “provokator” yang diartikan pemerintah Orde Baru sebagai musuh yang harus di musuhi semua warga Negara.

Selain muncul istilah “provokator” sebagai bentuk resistensi dari penguasa Orde Baru, juga muncul istilah lain seperti “anti-pancasila, anti pembangunan.” Hal ini jelas bertujuan untuk memperburuk citra siapa saja yang menentang kekuasaan Orde Baru. Dalam membangun citra politiknya juga demikian, Orba menggunakan bahasa sebagai alat legitimasi dalam membangun citra politik terhadap publik. Contohnya, Orba dengan cita-cita pembangunan yang digaungkan dengan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan mengistilahkan kata pembangunan sebagai “gerakan”. Hal ini jelas untuk membuat suatu euforia publik dan nama membangun citra positif Orba di mata publik.

Selain itu media, baik cetak maupun elektronik mengalami pembatasan dalam menyampaikan informasi publik dan hanya boleh membuat suatu berita yang membangun citra yang baik dari Orba. Hal ini sontak seringkali membuat masyarakat saat itu melayangkan kritik sebagai counter terhadap Orba dengan menggunakan bahasa sebagai sarana propaganda. Misalnya Wijhi Thukul. Namun naas, Orba melakukan pembungkaman dengan penghilangan Wijhi Thukul yang tak diketemukan hingga hari ini.

Tidak hanya Wijhi Thukul, dalam hal kesenian yang berbahasa lewat musik juga mengalami hal yang sama. Contohnya adalah Iwan Fals pada saat itu. Seperti yang kita ketahui lagu-lagu Iwan Fals seringkali menyanyikan bahasa yang mengandung arti kritik terhadap Orba saat itu. Pemerintah Orba membatasinya dengan larangan panggung di beberapa daerah. Bahasa pada era Orba memang cenderung dipolitisasi dan diseragamkan. Tujuannya, tidak lain hanya untuk melanggengkan kekuasaannya. Terbukti, Orba merupakan rezim yang paling lama menguasai Indonesia yakni sampain 32 tahun.

Bahasa Indonesia pada Era Reformasi

Orba tumbang pada Mei 1998 oleh gerakan mahasiswa saat itu. Ditandai dengan lengsernya Soeharto dan digantikan Oleh BJ Habibie. Kemudian, Indonesia memasuki fase yang kerap kali disebut sebagai era reformasi. Pada era reformasi ini dikenal dimana nilai demokrasi sangat dijunjung tinggi dan diamini sebagai era yang permanen di Indonesia. Hal itu terbukti dengan dibukanya kritik dan masukan untuk pemerintahan yang lebih baik saat itu. Seiring bertambahnya waktu dan pergantian rezim, era reformasi dikaitkan dengan era milenial yang saat ini kita rasakan. Hal tersebut dibuktikan salah satunya, dimana pada awalnya bahasa hanya mencakup media baca dan tulis sekarang ditambah dengan media sosial. Singkatnya, era milenial membuat bahasa memasuki dunia yang terdigitalisasi. Tujuannya macam-macam, termasuk tujuan politik.

Contoh pada era milenial ini yang terkenal dengan pesatnya teknologi dan arus informasi para stakeholder menjadikan status di media sosial mereka seperti twitter, fanspage facebook sebagai alat politik. Selain menggunakan bahasa dalam status media sosial sebagai alat politik para politisi kita juga kerap membangun citra politik dengan menggunakan media. Mereka mengunggah foto di salah satu media viral seperti instagram saat kunjungan di masyarakat, pidato kenegaraan dan lain-lain dengan caption (keterangan foto) yang cenderung membangun citra mereka.

Selain itu di era ini bahasa memiliki penyelewengan makna yang sering diutarakan oleh kalangan masyarakat kita seperti misalnya muncul istilah “melempar bola panas”. Selain aspek politik, di dalam aspek sosial masyarakat lebih miris lagi. Perkembangan bahasa Indonesia cenderung mengalami anarkisme bahasa jika di dalam aspek sosial. Hal ini dapat dilihat dari fenomena hari ini bahwa penggunaan bahasa Indonesia seringkali digunakan sebebas mungkin dengan bahasa lain seperti fenomena “kids jaman now.” Setiap penyelenggaraan lomba kejuaraan seringkali menggunakan bahasa Inggris seperti “Sudirman Cup”, “Jakarta Fair” atau dalam pengungkapan suka cita terhadap hari kelahiran seseorang dengan istilah yang datang dari bahasa arab contohnya “barakallah fii umrik”.

Dalam aspek ekonomi pun demikian. Di era ini bahasa jika kita analisis lebih jauh dapat ditemukan bahwa bahasa terindustrialisasikan, dibatasi dan dibawa ke wacana pasar bebas. Seperti yang kita ketahui pasar bebas merupakan wacana ekonomi global dengan karakteristiknya yang bebas bagi arus investasi dan transfer ketenagakerjaan. Baru-baru ini pemerintah melalui Menaker menghapus kebijakan penggunaan bahasa Indonesia oleh TKA di negara tempat ia bekerja. Seperti yang dikutip dari pemberitaan kompas.com, Menaker melalui kebijakan ini menegaskan bahwa kebijakan ini tidak lain untuk menumbuhkan iklim investasi yang besar-besaran di Indonesia.

Dalam melanggengkan kekuasaan pemerintah hari ini pun menggunakan bahasa sebagai alat politik identitasnya dengan menggaungkan istilah “NKRI Harga Mati”. Munculnya wacana gerakan radikalisme juga berujung pada Perpu Ormas. Dikeluarkannya istilah ini jika kita telisik kembali adalah suatu bentuk ke-fasisan Negara. Mengapa melambangkan ke-fasis-an? Karena dengan istilah itu mindset publik jelas akan terarah bahwa salah benar ini Negaraku, atau muncul opini lanjutan “jangan tanyakan apa yang diberikan Negara padamu tapi tanyakan apa yang kamu berikan pada Negaramu.”

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan mengenai perkembangan Bahasa Indonesia pada era ini sangat mengalami kemunduran yang cukup drastis dari penggunaannya dan cenderung dipolitisasi menuju wacana rezim yang belum jelas dan cenderung fasis. Selain itu alih-alih akan menginternasionalkan bahasa Indonesia, jelas melalui menaker terkait TKA akan bahasa Indonesia merupakan bentuk pembatasan yang nyata. Ditambah dengan anarkisme bahasa di kalangan masyarakat jelas akan berimbas pada pudarnya bahasa sebagai identitas nasional.

Faris Fauzan (Sumber: Dok. Pribadi)

3 KOMENTAR

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini