Apa Kabar No Smoking Area?

Ketika itu kemudian para pemerintah daerah, dan kantor-kantor atau tempat kerja juga mulai memasang pesan “no smoking area.” Namun apa yang terjadi di lapangan? Pesan itu hanyalah tinggal pesan belaka, tanpa ada penegakkan yang sungguh-sungguh dilakukan. Padahal UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah (perda)itu adalah suatu bukti kepedulian negara pada hak-hak warga negara.

Ilustrasi : shutterstock.com

Terakota.id–Cobalah sesekali menuliskan key wordsno smoking area” dalam mesin pencarian di internet. Niscaya hasil pencarian itu hanya mengarahkan pada pesan penjualan sticker atau papan tulisan “no smoking area.” Begitu juga cobalah mengamati secara lebih cermat, betapa pesan “no smoking area” di tempat-tempat publik itu semata tulisan belaka, tanpa kepedulian apalagi penegakkan yang berarti dari sang pemberi pesan. Inilah wajah inkonsistensi dalam tata kelola (governance) lembaga di negeri ini.

Sebenarnya bukan main-main, “no smoking area” adalah suatu kebijakan pemerintah dalam upaya melindungi hak warga. Kebijakan ini jelas dasar hukumnya, yaitu terbitnya UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dua landasan hukum itu kemudian harus ditindaklanjuti menjadi kewajiban bagi setiap kepala daerah menerbitkan peraturan daerah (perda) di daerah masing-masing.

Sangat jelas pula, “no smoking area” harus diterapkan di area pelayanan publik seperti di fasilitas kesehatan, area proses belajar mengajar, fasilitas umum seperti transportasi umum, area bermain untuk anak-anak, tempat ibadah, dan tempat kerja, dsb. Ketika itu kemudian para pemerintah daerah, dan kantor-kantor atau tempat kerja juga mulai memasang pesan “no smoking area.”  Namun apa yang terjadi di lapangan? Pesan itu hanyalah tinggal pesan belaka, tanpa ada penegakkan yang sungguh-sungguh dilakukan. Padahal UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah (perda)itu adalah suatu bukti kepedulian negara pada hak-hak warga negara.

Kampanye Rokok dan Anti Rokok

Kampanye anti rokok sudah berjalan cukup lama seiring dengan budaya merokok dan hasil penelitan yang menunjukkan bahaya zat-zat aditif dan racun dalam sebatang rokok yang diproduksi oleh industri rokok. Perspektif kesehatan dan penyakit lebih kuat mewarnai. Seperti nampak dalam usaha memperjuangkan pesan bahaya merokok di bungkus rokok yang dilindungi oleh undang-undang. World Health Organization (WHO) pernah merilis data 2017 yang menyatakan  tembakau telah menyebabkan kematian lebih dari 7 juta manusia setiap tahunnya dan itu telah merugikan ekonomi dunia sebesar 1.4 trilyun US dollar pertahun.

Bisnis tembakau adalah bisnis yang luar biasa menguntungkan. Berbagai upaya dilakukan untuk melanggengkan bisnis tembakau. Mulai dari mempengaruhi undang-undang yang melindungi bisnis ini dan gencarnya promosi serta penjualan rokok. Para aktivis anti rokok pernah mengungkapkan dokumen internal industri tembakau yang dituding tidak mengatakan kebenaran tentang resiko produknya yang memberi efek meracuni dan membuat kecanduan.

Kampanye anti rokok tidak hanya berkaitan dengan cara bagaimana upaya industri rokok mengomunikasikan persuasi supaya orang merokok dengan berbagai manipulasi akibat merokok, namun juga memedulikan sasaran produk rokok itu sendiri. Khususnya pada kaum perempuan dan remaja. Mengapa dua sasaran ini penting?

Pertama tentang perempuan. Dalam kajian public relations, ada kisah menarik dari seorang tokoh public relations bernama Edward L. Bernays yang pada era tahun 1920-an yang diminta oleh American Tobacco Company (ATC) untuk membantu meningkatkan konsumsi rokok di kalangan perempuan.  Jelas sekali perempuan dianggap sebagai salah satu pasar potensial untuk bisnis rokok.

Bernays membuat kampanye budaya merokok untuk perempuan dengan “bungkus” memperoleh keindahan tubuh perempuan yang langsing daripada mengonsumsi permen dan juga merokok sebagai “obor kebebasan” bagi perempuan yang tertindas oleh budaya untuk menampilkan hak kebebasannya di ranah publik.

Kampanye Bernays dengan teori propaganda dan psikoanalisis ini mendapat pujian karena dianggap berhasil. Namun, Bernays pada akhirnya malah menyatakan menyesal dengan keberhasilan tersebut dan kemudian menjadi aktivis anti rokok. Hal ini tidak lain, salah satunya karena Bernays menyadari kaitan antara rokok dan penyakit kanker. Dan perempuan lebih rentan karena menyangkut kesehatan reproduksi.

Kedua, tentang sasaran remaja. Sebuah dokumen yang dibuka oleh aliansi pengendalian tembakau adalah kenyataan bahwa remaja dengan sengaja memang menjadi sasaran pemasaran rokok karena remaja dianggap sebagai satu-satunya sumber perokok pengganti (generasi dewasa) yang bisa melanggengkan kehidupan industri tembakau. Hal ini tentu bertentangan dengan UU perlindungan anak.

Iklan rokok misalnya jelas-jelas menggunakan kanal-kanal yang familier dengan kalangan anak muda. Begitu pula promosi rokok yang menyasar generasi muda melalui program-program aktivitas kepemudaan. Keberadaan generasi muda yang sehat secara mental maupun fisik sangat penting bagi kelangsungan sebuah bangsa atau negara. Maka gerakan anti rokok yang kemudian juga seolah-olah dilindungi oleh undang-undang hingga perda jangan hanya dianggap basa-basi semata.

Hak Warga, Kewajiban Otoritas

Upaya promosi dan persuasi perilaku merokok oleh bisnis tembakau begitu masif. Dana yang besar dan sumber daya mereka hampir tidak terbatas dalam mempengaruhi para pemangku kepentingan. Dengan berbagai cara. Misal melalui proteksi dan keleluasaan dalam undang-undang dan kebijakan. Kekuatan ini perlu diimbangi oleh kekuatan masyarakat dalam mengurangi dampak negatif melalui kepedulian bersama.

Keberadaan “no smoking area” sebenarnya adalah kebutuhan bagi warga yang memilih tidak merokok dan terganggu dengan paparan asap rokok. Dengan alasan apapun. Bisa karena alasan kesehatan, kepedulian lingkungan, kesejahteraan perempuan, maupun harapan masa depan generasi muda penerus bangsa. Pilihan sikap ini adalah hak warga.

Oleh karena itu mestinya menjadi fungsi governance dalam melindungi hak-hak warganya untuk menegakkan aturan yang ketat pada “no smoking area.” Sebuah lembaga, bisa berarti lembaga pemerintah maupun swasta yang telah memasang stiker maupun pesan “no smoking area” mestinya juga berkomitmen pada penegakkan aturan tersebut. Pengawasan, controlling, dan tindakan bagi yang melanggar juga harus diperhatikan.

Hal tersebut bisa dimasukkan dalam sistem komunikasi organisasi dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Masyarakat perlu mempertanyakan komitmen lembaga tersebut. Jangan sampai pesan “no smoking area” hanyalah upaya pencitraan alias “pura-pura” peduli dengan hak warga, dan hanya tinggal pajangan belaka. Sebagai warga, kita menuntut kemauan baik dari otoritas kekuasaan atas kebijakan itu.

**Setiap artikel menjadi tanggungjawab penulis. Pembaca Terakota.id bisa mengirim tulisan reportase, artikel, foto atau video tentang seni, budaya, sejarah dan perjalanan melalui surel : redaksi@terakota.id. Subjek : Terasiana_Nama_Judul. Tulisan yang menarik akan diterbitkan di kanal terasiana.

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini