Anggaran Jumbo untuk Mengusir Pagebluk Setahun Dihantui Pagebluk (Bagian-2)

Terakota.idSetahun berlalu, namun Indonesia belum terbebas dari COVID-19. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk menangani pagebluk ini. Pemerintah Kota Malang pada 2020 lalu, mengalokasikan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 200 miliar. Anggaran diperuntukkan untuk sektor kesehatan sampai jaring pengaman sosial. Namun sampai tutup tahun anggaran hanya terealisasi Rp 54 miliar dana yang digunakan. Dana yang tak terpakai menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).

Sebagian Silpa kembali dimasukkan sebagai BTT penanganan COVID-19 pada 2021 sebesar Rp 56,4 miliar. Penggunaan dana hanya difokuskan untuk sektor kesehatan. Setali tiga uang, serapan penggunaannya pun masih rendah. Sampai 14 Juni 2021 hanya terpakai Rp 19 miliar atau sekitar 33,80 persen.

Anggaran yang terserap Dinas Kesehatan untuk surveilans, imunisasi COVID-19, operasional Labkesda dan pemulasaraan jenazah Rp 8,7 miliar, operasional rumah isolasi Rp 3,1 miliar, operasional RSUD Kota Malang Rp 3, 1 miliar, Dinas Lingkungan Hidup Rp 1,2 miliar, dan dana operasional PPKM Mikro Rp 2,5 miliar.

Sedangkan dana BTT tak ditemukan dalam pengadaan barang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP-LKPP). Dalam SIRUP-LKPP Dinas kesehatan Kota Malang pada 2021 melelang pengadaan tujuh paket obat-obatan. Melalui APBD 2021 dengan total anggaran sekitar Rp 9,9 miliar. Melalui penunjukan langsung dan e-puchasing pada Februari-Agustus 2021.

Sugeng Suroto, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, mengatakan dana BTT pada 2021 dipakai Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, RSUD Kota Malang dan operasional PPKM Mikro. “Tugas kami hanya mencairkan dana setelah menerima pengajuan dari dinas. Soal detilnya untuk apa saja, itu mereka yang tahu” ujar Sugeng.

Serapan Anggaran Rendah

Rendahnya penggunaan anggaran tak terduga itu disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Khususnya untuk tahun anggaran 2020 lalu. Saat penyampaian padangan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2020, legislator mempertanyakan strategi dan kebijakan pemerintah kota dalam menangani pandemi.

“Evaluasi penggunaan anggaran tahun lalu akan diperdalam lewat dengar pendapat dengan dinas. Apa penyebab serapan anggara rendah?” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Wanedi.

Sebab selama ini Wanedi mengaku hanya tahu data secara umum, tanpa mendapat rincian peruntukkannya. Misalnya, berapa banyak Pemerintah Kota malang membiayai pengambilan sampel spesimen untuk tes PCR. Serta apa saja yang sudah dilakukan untuk penanganan COVID-19 tahun lalu.

“Sebagai evaluasi agar program penanganan untuk tahun ini bisa lebih tajam lagi,” ucap Wanedi.

Pemerintah memiliki kebijakan fiskal dan mekanisme penganggaran penanganan COVID-19 dari tingkat pusat sampai daerah. Yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Civid-19. Perpu lalu ditetapkan sebagai UU Nomor 2 tahun 2020. Ada pula Permendagri nomor 20 tahun 2020 dan Permendagri nomor 39 tahun 2020.

Sesuai regulasi itu pula Wanedi mengakui peran legislatif dalam penanganan pandemi ini sangat terbatas. Fungsi budgeting atau penganggaran dan pengawasan tak bisa berjalan maksimal. Sebab kewenangan penganggaran dan penggunaannya sepenuhnya ada di tangan kepala daerah selalu Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (Satgas) COVID-19.

“Sehingga peran legislatif agak berkurang. Kami hanya menyetujui penganggaran saja. Tanggungjawab sepenuhnya ada di kepala daerah selaku ketua gugus tugas,” ucap Wanedi.

Mural kampanye memutus matai rantai COVID-19 di dinding Taman Bermain Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. (Terakota/ Eko Widianto).

Ia tak memungkiri terbitnya regulasi demi upaya percepatan penanganan pandemi. Lantaran, ada kekhawatiran jika melalui serangkaian proses di parlemen malah dapat menghambat. Sehingga beberapa tahapan dipangkas agar lebih efektif. Apalagi ini juga menyangkut keselamatan nyawa manusia.

“Padahal bila soal bencana dan menyangkut nyawa, semua pasti punya keinginan sama. Tak boleh diperlambat dan harus disegerakan,” ujar Wanedi.

Rawan Penyalahgunaan Anggaran

Pegiat antikorupsi menilai Pemerintah Kota Malang tidak transparan dalam penggunaan anggaran COVID-19. Rincian dana tak pernah diumumkan ke publik. Padahal warga berhak tahu untuk apa saja duit negara digunakan. Faktanya, dana besar tak berbanding lurus dengan strategi dan kebijakan pengendalian pandemi.

Malang Corruption Watch (MCW) menemukan data realisasi penggunaan BTT penanganan COVID-19 pada 2020 lalu hanya disampaikan secara umum. Tak ada laporan spesifik berapa banyak pengadaan alat tes cepat atau rapid test sampai total sampel spesimen tes PCR yang dibiayai Pemkot Malang.

“Penggunaan dana yang tak transparan itu rawan diselewengkan,” kata Divisi Riset Badan Pekerja MCW, Miri Pariyas Tutik Fitria.

Miri menambahkan, Pemkot Malang tak pernah mengumumkan berapa personel yang terlibat di dalam Satgas COVID-19. Sebab anggaran yang dialokasikan para petugas di garis depan penanganan pandemi juga sangat besar. Satu contoh misalnya pembiayaan untuk para petugas pemakaman pasien dengan prosedur COVID-19.

Temuan MCW di lapangan, seorang petugas penggali makam pasien COVID-19 mendapat insentif sebesar Rp 700 ribu untuk menggali dan Rp 750 ribu untuk menutup galian makam. Sehingga petugas itu mendapat sebesar Rp 1.450.000 untuk sekali bekerja. Tapi duit yang diterima tidak utuh, dipotong Rp 100 ribu.

“Informasinya sebagai biaya administrasi. Petugas penggali itu juga sudah lima kali tidak menerima insentif meski sudah bekerja,” ucap Miri.

Prosesi pemulasaraan jenazah COVID-19 dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. (Foto : Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang).

Mengutip data Satgas COVID-19 Kota Malang, sejak awal pandemi tahun lalu sampai dengan 18 Juni 2021 total seluruh pasien terkonfirmasi positif yang meninggal ada 649 pasien. Pasien suspek meninggal ada sebanyak 119 pasien. Bila digabung seluruhnya ada 768 orang meninggal dengan pemakaman menerapkan prosedur COVID-19.

Maka dana BTT untuk anggaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemkot Malang untuk insentif petugas penggali makam prosedur COVID-19 sejak awal pandemi sampai hari ini ditaksir sekitar Rp 1,1 miliar. Dana untuk petugas itu melekat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Serapan dana BTT tahun anggaran 2021 di dinas tersebut sudah lebih dari Rp 1,2 miliar. Peruntukkannya, penggalian pemakaman dan makan minum petugas.

“Karena tak transparan, anggaran jadi rawan diselewengkan,” ujar Miri. MCW meminta Pemkot Malang lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran. Agar publik dapat terlibat aktif mengawasi. Sekaligus membangun kepercayaan serta mendorong partisipasi publik turut aktif mencegah penyebaran wabah. Sejak awal pandemi, strategi penanganan tak terukur.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pemakaman Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Takroni Akbar menjelaskan tak ada pemotongan dana.  Setiap pemulasaraan, disediakan alokasi anggaran sebesar Rp 1,5 juta.

“Dana diberikan kepada masyarakat, jika sudah ada yang menggali,” katanya. Anggaran tersebut merupakan paket melalui DLH. Menurutnya, anggaran normal, meski kadang terlambat dalam pencairan.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Husnul Muarif mengatakan jika BTT disiapkan untuk angaran yang diluar rencana sebelumnya yang diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Jika kebutuhan penanganan meningkat, diajukan melalui BTT. “BTT fleksibel, tetapi tetap norma pengadaan diikuti. Pertangungjawaban dan transparansi anggar ya sesuai APBD,” ujarnya.

Anggaran BTT, katanya, digunakan untuk pengadaan alat dan barang di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk penanggulangan COVID-19. Namun, ia tak menjelaskan detil alokasi anggaran dan pengadaan barang yang dimaksud.

Tim Liputan

Eko Widianto (Editor), Zainul Arifin (Reporter), Wulan Eka Handayani (Reporter)

 

Tinggalkan Komentar

Silakan tulis komentar anda
Silakan tulis nama anda di sini