Terakota.id–Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang Mohammad Zainuddin mengajak jurnalis dan perusahaan media berkolaborasi dalam pemberitaan Covid-19. Kerja jurnalistik secara kolaborasi, katanya, agar memberi dampak dan pengaruh signifikan atas berita yang disiarkan. Kerja kolaboratif juga bisa memanfaatkan sejumlah data terbuka, menganalisis dan menyajikan secara visual agar mudah diterima publik.
“Kerja kolaboratif diharapkan memberi dampak signifikan mempengaruhi publik,” katanya dalam diskusi kelompok terarah (FGD) yang diselenggarakan Fakultas Ilmi Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya akhir pekan lalu. Sehingga media massa dari beragam platform akan menyajikan laporan Covid-19 secara mendalam. Harapannya, bisa mempengaruhi publik untuk mencegah penyebaran Coronavirus disease (Covid-19)
Agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Lantaran sejak Maret 2020 jumlah penderita Covid-19 terus melonjak. Bahkan kapasitas tempat tidur di sejumlah rumah sakit rujukan penuh terisi pasien Covid-19. Jika fasilitas kesehatan tak mampu memberi layanan, katanya, dikhawatirkan akan menimbulkan bencana dan konflik sosial yang berkepanjangan.
Sayang, kata Zainuddin, selama ini satgas Covid-19 tak menyediakan data yang terbuka. Sehingga media massa kesulitan menyampaikan fakta dan menggerakkan publik untuk berpartisipasi memerangi Covid-19. “Strategi komunikasi para pejabat kepada masyarakat tak tepat. Banyak menggunakan istilah asing yang sulit dipahami masyarakat umum,” ujarnya.
Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya sebatas seremonial, tak diterapkan secara konsisten. Sehingga pasca PSBB jumlah terkonfimasi positif Covid-19 melonjak signifikan. Pada hari pertama diterapkan PSBB 17 Mei 2020 sebanyak 26 orang terkonfirmasi Covid-19 dan 12 orang sembuh. Setelah PSBB 30 Mei 2020 jumlah positif Covid-19 meningkat 47 pasien.
PSBB dinilai gagal menekan laju penyebaran, bahkan terjadi transmisi lokal antar penduduk. Covid-19 menyebar antar penduduk di Jalan Binor dan Kelurahan Mergosono, sehingga diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal. Pada 15 Agustus 2020 konfirmasi positif 963 orang, 73 meninggal, 542 sembuh dan 348 dalam pemantauan .
“Pejabat juga harus memberikan teladan. Agar masyarakat turut mengikuti penerapan protokol kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, juga informasi harus disampaikan sesuai protokol kesehatan. Mencegah kerumunan, dan disampaikan secara daring. Siaran pers sesuai protokol kesehatan untuk mencegah jurnalis terinfeksi Covid-19. Jurnalis juga diharapkan mengikuti protokol kesehatan dalam setiap melakukan kerja jurnalistik. “Tak ada berita seharga nyawa,” ujarnya.
Apalagi, sejumlah jurnalis di beberapa daerah terpapar Covid-19 setelah melakukan kerja jurnalistik. Ia berharap kejadian serupa tak terulang di Malang. Sebanyak delapan jurnalis anggota AJI Malang multi platform dilibatkan dalam FGD. Mereka menyampaikan pola pemberitaan, sudut pandang berita, frekuensi, dan proses peliputan selama masa pandemi Covid-19.
FGD merupakan bagian dari Program Pengabdian Masyarakat FISIP Universitas Brawijaya bertema “Menggagas Kontribusi Asosiasi Wartawan dalam Pemberitaan Humanis pada Kasus COVID-19 di Malang.”. Penanggung jawab program, Anang Sujoko menyampaikan FGD mempertemukan akademikus dan organisasi pers berkolaborasi mencari formula pemberitaan yang edukatif terkait Covid-19 kepada pemerintah dan masyarakat.
“Masyarakat justru abai tak menerapkan protokol kesehatan, sementara jumlah positif semakin tinggi,” ujarnya. Anang berharap media sebagai salah satu kekuatan dalam perubahan sosial sudah seharusnya bisa berperan lebih optimal.
Media, katanya, memiliki peran penting untuk mempengaruhi opini masyarakat secara masif. Pengamatan Anang, terjadi perbedaan pola pemberitaan di Indonesia, Vietnam, Myanmar, Amerika, Eropa, Italia, Inggris dan Cina.
Di Wuhan, Cina media massa menyajikan berita yang bertujuan membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Sehingga masyarakat tenang, dan tertib menerapkan protokol kesehatan.
Berbeda dengan kondisi di Indonesia. Sejak Maret 2020, pemberitaan didominasi sikap pemangku kebijakan yang kontroversial dalam mengeluarkan kebijakan terkait penanganan Covid-19. Perbedaan pendapat antara menteri satu dan menteri lainnya, berbeda kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Harusnya media hadir menyajikan pemberitaan terarah bukan kontroversial saja,” ujar Wakil Dekan II, FISIP Universitas Brawijaya. Selanjutnya, akan digelar seminar web atau skala Nasional melibatkan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan beberapa pihak lainnya. Hasilnya akan dipublikasikan di jurnal Internasional.
“Penelitian ini merupakan bentuk kepedulian dunia pendidikan terhadap pandemi Covid-19,’ ujarnya. Sehingga, katanya, perlu dievaluasi peran media sebagai kekuatan ke-empat Pilar Demokrasi berperan menyelesaikan masalah pandemi.
Sebelumnya FGD digelar bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Malang Raya, dan akan dilangsungkan bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Malang Raya. Ketua PWI Malang Raya Ariful Huda sesuai siaran pers yang diterima Terakota.id menyampaikan media harus bisa memilih angle berita yang tidak menimbulkan kepanikan. “Menjaga kerahasiaan pasien terpapar virus,” ujarnya.
Jalan, baca dan makan