Ada Kepentingan Asing di Balik Supersemar

Terakota.id—Keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar, memuluskan pemaksulan Presiden Soekarno.  Sejumlah kalangan menyebut peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Soeharto sebagai crepping coup d’etat atau kudeta merangkak. Kolaborasi gerakan militer bersama demontrasi KAMI, KAPI, KAPPI membuat dukungan pada Bung Karno merosot tajam.

Sidang Istimewa MPRS pada 12 Maret 1967 sebagai puncaknya. Soeharto berhasil mengambil alih kekuasaan. Pimpinan MPRS terdiri dari Ketua A.H Nasution dan wakil-wakil ketua: Osa Maliki, Subchan Z.E., M.Siregar, dan Mashudi merupakan orang pilihan Soeharto. Mereka kompak mempreteli kekuasaan Presiden Surkarno sebagai Presiden seumur hidup dan pemimpin besar revolusi.

Senada, DPRDGR juga mengeluarkan resolusi yang berisi tiga hal yakni menuding Bung Karno terlibat G30S, Bung Karno harus diberhentikan sebagai Presiden RI, dan segera dipilih presiden pengganti. Soeharto menafsir Supersemar menjadi sebuah peralihan kekuasaan (transfer of authority).  Supersemar sebenarnya merupakan perintah presiden (executive order).

“Tampak bahwa yang sedang berlangsung adalah sebuah kudeta, meskipun kudeta itu dilakukan secara perlahan-lahan, atau secara bertahap, atau sebagai sesuatu yang jalannya merangkak,” tulis sejarawan Baskara T. Wardaya, SJ, dalam Membongkar Supersemar!: Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno.

Tim Lembaga Analisis Informasi (LAI) menyebut dalam buku mereka Kontroversi Supersemar: Dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto (2007:11), “proses pengambilalihan yang sabar itu sebagai crepping coup d’etat (kudeta merangkak), sebuah tipikal pengambilalihan kekuasaan dalam dunia politik Indonesia yang berpondasikan budaya politik jawa.”

Budiman Sudjatmiko, aktivis 1998, mengatakan kudeta terhadap Bung Karno amat berkaitan dengan prinsip berdikari yang menolak intervensi asing. “Namun, sayangnya cita-cita ini gagal dituntaskan akibat kudeta merangkak Soeharto pada 1965-1966,” tulisanya dalam pengantar buku Ekonomi Berdikari Soekarno (2014:xviii).

Konfrontasi secara langsung yang dilakukan Bung Karno terhadap neo-kolonialisme dan imperialisme menghadapi tekanan yang bertubi-tubi. Cita-cita revolusi sosial-ekonomis yang ia upayakan membentur perlawanan-perlawanan. Pada 14 Februari 1966, Bung Karno masih sempat melahirkan UU No.1 Tahun 1966 yang bermakna Indonesia melepaskan diri dari jerat kapitalisme internasional. Yaitu prasyarat-prasyarat yang dipaksakan oleh kolonial saat berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB).

“Sebulan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan UU Nomor 1 tahun 1966 tentang penarikan diri Republik Indonesia dari keanggotaan IMF dan IBRD (Bank Dunia saat ini, Red), terjadi peristiwa politik penting yang menandai peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto,” kata Aidul Fitriciada Azhari dalam UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet (2011:121). Peristiwa politik Supersemar berlangsung dengan dukungan penuh rezim neo-kolinialisme-imperialiseme.

Dukungan Nekolim

Presiden Sukarno saling menyapa dan tersenyum. (Foto:viva.co.id)

Era Sukarno memang sedang ditunggu kejatuhannya. Amerika Serikat (AS) salah satu Negara yang menginginkannya. Secara rahasia AS menyuplai kebutuhan-kebutuhan yang diminta Soeharto dalam merealisasikan kudetanya.

“Para pejabat di Washington, London, Canbera, dan kota-kota lain ketakutan pada prospek jalan tengah apa pun dan menegaskan bahwa militer tidak hanya harus menghancur leburkan PKI, namun juga menyingkirkan Sukarno dan para pendukungnya,” jelas Bradley R. Simpson , penelitii hubungan luar negeri dan dalam Economist With Guns: Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru.

Amerika Serikat dan sekutunya, berambisi mengubah arah kebijakan pembangunan yang lebih ramah pada modal asing. Simpson menambahkan bahwa, AS, Inggris, Australia, dan Selandia Baru akan memberi bantuan, “untuk menyelesaikan sejumlah masalah struktural yang menghalangi pertumbuhan ekonomi.” Bantuan juga dihubungkan dengan rencana ekonomi yang disetujui Amerika Serikat dan IMF.

Kebutuhan beras, peralatan komunikasi, obat-obatan, seragam, dan senjata-senjata ringan dipenuhi oleh Amerika Serikat dan sekutunya melalui jalur rahasia. Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, bahkan Thailand siap memenuhi segala kebutuhan yang diminta pemerintahan militer dengan syarat khusus. “Tentara menghancurkan PKI dan Soekarno,” tandas Bradly R. Simpson.

Bung Karno akhirnya benar-benar jatuh. Dua Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPRS. Isi pidato pelengkap NAWAKSARA, Sukarno mengutuk Nekolim sebagai dalang terjadinya peristiwa-peristiwa politik. Termasuk Gestok (Gerakan Satu Oktober). Sebagai gantinya, pada 12 Maret 1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

Arah kebijakan Indonesia pun berbalik total. Kebijakan pertama yang ditempuh Kabinet Ampera bentukan Soeharto adalah melahirkan undang-undang yang ramah modal asing. UU Nomor 7 tahun 1966 tentang persetujuan antara Belanda dan Indonesia soal keuangan. UU Nomor 8 tahun 1966 tentang keanggotaan Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (ADB). Dan UU Nomor 9 tahun 1966 tentang keanggotaan kembali Indonesia dalam IMF dan IBRD (Bank Dunia saat ini).

Wajah nekolim bentukan Soeharto diperkuat dengan keluarnya UU No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Dan Freeport Sulphur menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak setelah lahirnya undang-undang ini. “Dua puluhan perusahaan Amerika Serikat mengirim perwakilan ke Jakarta selama paruh pertama 1967,” ungkap Brandly Simpson.

Mirip marketing sebuah perusahaan, pada awal 1967 para pejabat Indonesia menyebar ke Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Barat. Mereka berbicara di forum-forum bisnis dan mengabarkan selamat datang Indonesia kepada modal asing. Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, Suwito Kusumowidagdo, menegaskan bahwa Soeharto telah meninggalkan kontrol kaku pemerintah atas perekonomian. Dalam pertemuan Kamar Dagang Amerika Indonesia di New York itu, ia mengabarkan bahwa pemerintah Indonesia memberi kepercayaan lebih besar kepada kekuatan pasar.

Pada Agustus 1967, Pacific Indonesia Businessman’s Association (PIBA) mengadakan pertemuan di Jakarta. Sekitar 250  pebisnis dari AS, Jepang, Australia, dan Eropa Barat, bertemu dengan para pebisnin Indonesia dan sejumlah pejabat untuk merancang langkah-langkah rezim Soeharto dalam menarik modal asing.

Selang tiga bulan, pertemuan lebih penting terjadi di Jenewa. Puluhan eksekutif dari puluhan perusahaan finansial, manufaktur, industri bahan baku kelas dunia bertemu dengan para menteri ekonomi Indonesia. Membicarakan peluang investasi di bawah Orde Baru. “Sebagian besar perusahaan ini menentang Soukarno dan bersimpati pada aksi rahasia dan gerakan penggulungan komunisme oleh CIA,” tandas Simpson.

Berubahnya wajah kebijakan ekonomi Indonesia, membuat pemerintah Amerika Serikat semakin girang. Presiden Amerika Serikat,  Johnson, menyetujui permintaan bantuan untuk Indonesia yang cukup besar.

“Saya akan melakukan apa pun semampu saya untuk Indonesia – secepat saya bisa. Beri saya programnya,” kata Johnson, Presiden AS yang menggantikan Kennedy yang mati terbunuh. Johnson sendiri meraih kemenangan dalam Pilpres Amerika Serikat 1964 atas bantuan dari Augustus C. Long, salah seorang anggota direksi Freeport sekaligus pimpinan Texaco yang membawahi perusaan migas Caltex.

Untuk tahun fiskal 1968 saja, Washington mengeluarkan bantuan kurang lebih $110 juta. “Jenderal Soeharto bahkan meminta lebih kepada Marshall Green (duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Red), sembari memperingatkan bahwa tanpa bantuan tambahan, Orde Baru akan mengalami masalah serius,” tulis Simpson. Ibarat anak emas, akhirnya kongres AS memenuhi permintaan tambahan bantuan hingga $156 juta. Kontras dengan pengurangan AS terhadap bantuan kepada Negara-negara lain.

Makin eratnya pelukan nekolim kepada Orba telah melupakan Bung Karno. Ia diasingkan dari narasi sejarh Orba.  Atas perintah Pangdam Jawa Barat H.R. Dharsono, Bung Karno telah dilarang untuk menjalankan kontak-kontak dengan penduduk setempat. Bung Karno dijadikan tahanan rumah. Sampai akhirnya, Sang Proklamator meninggal pada 21 Juni 1970. Dikebumikan di Blitar yang jauh dari pusat kekuasaan.

 

 

Tinggalkan Pesan